Jumat, 25 September 2020

Revisi RUU Penyiaran Langgar Tiga Putusan MK

Revisi RUU Penyiaran Langgar Tiga Putusan MK

Foto: Koalisi Nasional Masyarakat Sipil menyayangkannsikap DPR yang menghapus pasal larangan iklan rokok dalam revisi UU Penyiaran. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau menyayangkan sikap DPR yang menghapuskan pasal larangan iklan rokok dalam rapat harmonisasi DPR pada 16 Juni lalu.

Menurut Koalisi, DPR mempertanyakan draf Panja Komisi I DPR RI yang mencantumkan larangan iklan rokok dalam penayangan isi siaran di media penyiaran.

Dalam siaran persnya Ketua Komisi Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau, Ifdhal Kasim mengatakan DPR sebaiknya mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Kesehatan pasal 113 dan 114 yang menegaskan tembakau sebagai zat adiktif (Perkara nomor 19/PUUVII/2010, Nomor 55/PUUIX/2011, nomor 24/PUUX/2012, Nomor 66/PUUX/2012).

“Dalam berbagai putusan MK tersebut dengan sangat jelas ditegaskan tembakau sebagai zat adiktif, karenanya iklannya harus dilarang sebagaimana diberlakukan pada zat adiktif lainnya (alkohol) yang tidak diperbolehkan untuk beriklan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, draf RUU penyiaran versi Panja Komisi I telah mencatumkan larangan iklan rokok dalam siaran iklan di media penyiaran (Versi Februari 2017).

Draft Komisi I ini adalah sebuah hal yang progresif di tengah kondisi Indonesia yang masih tertinggal dibanding banyak negara lain dalam regulasi iklan rokok di media penyiaran. Saat ini sudah 140 negara di dunia yang melarang iklan rokok di media penyiaran.

Iklan rokok mendorong orang untuk mulai merokok, meningkatkan konsumsi rokok, menghambat orang berhenti merokok, serta memberi kesan glamor dan normal terhadap perilaku merokok.

Padahal merokok merupakan perilaku yang tidak sehat dan menyebabkan berbagai kesakitan dan gangguan kesehatan serius di masyarakat, karenanya dibutuhkan peran dan tanggung jawab negra untuk melindungi kesehatan warga negaranya.

“Di sisi lain, pelarangan iklan rokok merupakan pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam menghormati, menjamin, dan memenuhi hak asasi terutama hak hidup, hak atas kesehatan, serta hak perempuan dan anak,” lanjutnya.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.