Selasa, 29 September 2020

Tuntut Kesejahteraan, Nelayan Se-Jawa Akan Aksi ke Jakarta

Tuntut Kesejahteraan, Nelayan Se-Jawa Akan Aksi ke Jakarta

Foto: Ilustrasi (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Front Nelayan Indonesia rencananya melakukan aksi di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2017 mendatang. Aksi dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan menolak berbagai aturan yang dinilai telah memberatkan nelayan.

Dalam rilisnya, Rabu (5/7), Front Nelayan Indonesia menyatakan, bahwa sekitar 50 orang perwakilan nelayan se-Jawa telah melakukan konsolidasi di Jakarta, 4 Juli lalu. Mereka mengaku resah atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Berbagai elemen nelayan yang hadir dalam konsolidasi itu berasal dari Tangerang, Sukabumi, Pandeglang, Sukabumi, Tegal, Brebes, Indramayu, Batang, Lamongan, Rembang, Pati Juwana, Probolinggo, dan Muara Baru.

Mereka mengklaim berjuang untuk mempertahankan hak konstitusional serta mendesak Presiden segera membatalkan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyengsarakan nelayan.

Sementara pengamat sektor kelautan Abdul Halim mengatakan, nelayan tradisional yang tersebar di berbagai daerah perlu mendapatkan peningkatan akses terhadap permodalan guna mengembangkan sektor perikanan di Tanah Air.

Menurut Abdul Halim, peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Ia juga menyoroti pentingnya kelancaran hulu dan hilir sektor perikanan, mulai dari ikan ditangkap, bisa didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hingga adanya fasilitas “cold storage” (penyimpanan dingin) yang digunakan antara lain untuk pengolahan dan pemasaran.

Abdul Halim juga menegaskan pentingnya program yang bersifat kongkrit dalam rangka menerapkan konsep perikanan berkelanjutan yang juga bermanfaat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan.

Untuk itu, Abdul Halim menilai KKP perlu mendorong munculnya skema pembiayaan permodalan dari pihak perbankan atau lembaga finansial lain yang lebih memberikan keadilan terutama bagi nelayan tradisional di berbagai daerah.

Abdul Halim yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu, skema pembiayaan yang menempatkan nelayan sebagai nasabah semata-mata tanpa mempertimbangkan situasi riil ekonomi dinilai justru akan meningkatkan kredit bermasalah.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.