Kamis, 24 September 2020

ILUNI UI: KPK Telah Menjadi Alat Politik Kekuasaan

ILUNI UI: KPK Telah Menjadi Alat Politik Kekuasaan

Foto: Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Nael/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai banyak pihak sudah menjadi lembaga superbody yang anti kritik. Tak heran, kondisi ini mengundang reaksi banyak pihak tak terkecuali Ikatan Alumni (ILUNI) UI Badan Hukum.

ILUNI UI Badan Hukum menyayangkan perlawanan KPK terhadap Pansus Hak Angket yang dibentuk DPR. Sekjen ILUNI UI Badan Hukum Achmad Nur Hidayat menyampaikan, evaluasi terhadap kinerja KPK selama ini mutlak dilakukan.

“Saat ini KPK telah menjadi alat politik kekuasaan,” kata Nur Hidayat melalui rilisnya, Kamis (6/7).

Ia mengatakan, saat ini KPK hanya melakukan pemberantasan terhadap kasus-kasus korupsi yang merupakan order dari rezim penguasa.

“Hasilnya para koruptor yang ditangkap ada yang koruptor sejati, namun ada pula “yang dikoruptorkan” sebagai Target Operasi KPK,” jelas Nur Hidayat.

Oleh karena itu, ILUNI UI Badan Hukum mendesak perlunya pengawasan secara intens terhadap KPK. Pengawasan itu, kata Nur Hidayat, bisa dilakukan oleh publik melalui DPR dengan menyusun mekanisme pengawasan terhadap KPK.

Tak hanya itu, kata Nur Hidayat, pengawasan terhadap KPK akan mengembalikan fungsi yudikatif sesuai dengan UUD 1945. Sebab jika tidak, lanjut Nur Hidayat, KPK dapat menjadi lembaga yang kerjanya bertentangan dengan UUD 1945 karena ketidakjelasan batasan kerja KPK.

“Mereka yang ditangkap KPK pasti terpidana, sementara yang ditangkap oleh kejaksaan memiliki hak SP3,” kilah Nur Hidayat.

Ia juga berpendapat, dalam sistem demokrasi, tidak mengenal adanya institusi negara yang bersifat superbody.

“Demokrasi tidak mengenal lembaga superbody atau kekuasaan absolut. Termasuk lembaga anti korupsi sekalipun,” pungkasnya. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.