Kamis, 24 September 2020

Komisi Kumdang MUI: Buni Yani Harus Bebas!

Komisi Kumdang MUI: Buni Yani Harus Bebas!

Foto: Ikshan Abdullah. (ist)

Oleh: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.*

Jakarta, Swamedium.com — Sebagaimana diketahui Buni Yani (BY) didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Kedua Pasal tersebut memiliki perbedaan karakteristik norma hukum. Dimasukkannya Pasal 32 ayat (1) oleh Penuntut Umum mengesankan untuk ‘mensiasati’ kelemahan dakwaan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan Basuki T. Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum (Pasal 156a huruf a KUHP). Putusan aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkraht).

Secara singkat, penulis sampaikan beberapa hal terkait tidak terpenuhinya unsur dakwaan Penuntut Umum.

Pertama, Penuntut Umum tidak dapat memastikan corak (gradasi) kesengajaan, apakah dengan maksud (opzet als oogmerk), dengan sadar kepastian atau dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Frasa “dengan sengaja” pada Pasal 28 ayat (2) menunjuk pilihan atas ketiga corak kesengajaan tersebut. Tidak dapat dibenarkan dakwaan tanpa menunjuk salah satu corak kesengajaan tersebut. Secara teori dan praktik kesengajaan harus diobjektifkan sesuai dengan fakta yang terjadi (in concreto). Menunjuk pada adanya hubungan antara sikap batin (mens rea) dengan perbuatan (actus reus) termasuk akibat yang ditimbulkan. Akibat tersebut apakah memang dikehendaki oleh pelaku, atau timbul akibat lain yang tidak dikehendaki namun akibat tersebut secara sadar kepastian (keinsyafan) disadari oleh pelaku. Dapat juga terjadi, akibat lain yang tidak dikehendaki terjadi karena faktor kemungkinan.

Kedua,informasi yang disampaikan oleh BY tidak dapat dikatakan “tanpa hak” karena informasi tersebut bukan termasuk konten illegal dan melawan hukum. Video yang ditransmisikan oleh BY didasarkan pada Sistem Elektronik Kemeninfo Pemprov DKI Jakarta yang mendistribusikan pidato Ahok di Kep. Seribu. Informasi tersebut juga telah menjadi informasi publik.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.