Selasa, 17 Mei 2022

Sri Mulyani Jadi Menko Ekonomi, Jokowi Makin Jauh dari Rakyat

Sri Mulyani Jadi Menko Ekonomi, Jokowi Makin Jauh dari Rakyat

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ist)

Oleh: Arief Gunawan*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Bagaimana wajah pemerintahan Jokowi dua tahun ke depan? How about the cabinet?

Diibaratkan, kabinet saat ini like a soccer team. Darmin, sang Menko Ekonomi, yang dipercaya jadi kiper bukan cuma kualahan tapi juga tidak punya inisiatif untuk mengatasi keadaan. Paket kebijakan ekonomi yang dia bikin berjilid-jilid bagaikan Koo Ping Ho, benar-benar tidak nendang. Tax amnesty ternyata tidak sehebat gembar-gembornya. Pendapatan pajak, diluar tax amnesty malah merosot.

Sedangkan Sri Mulyani, seperti halnya Darmin, rupa-rupanya text book thinker, penghafal mazhab neolib, yang rumusnya antara lain ngutang & potong anggaran.

Kalau dulu Harmoko apa-apa serba “atas petunjuk bapak presiden”, Darmin & Sri selama ini “atas petunjuk World Bank & IMF”.

Di dalam pers Belanda ada istilah “kabinetskwestie”, yang artinya mempertanyakan apakah kabinet masih mendapat kepercayaan rakyat?

Apakah kabinet Jokowi kabinetskwestie? Masih mengantongi kepercayaan rakyat?

Mengutip istilah Sukarno, Presiden Joko Widodo harus cepat ‘banting stir’, sebab boleh jadi dua tahun ke depan merupakan tahun vivere peri coloso, tahunnya menyerempet-nyerempet bahaya kalau tim ekonomi di kabinet tidak secepatnya diperbaiki, pemerintahan Jokowi bakal kandas dan selesai sudah di 2019 sebab kabinetnya (tim ekonominya) tidak mendapat kepercayaan rakyat.

Jadi, wacana reshuffle kabinet harus menyentuh esensi yakni pertarungan ideologis antara kepentingan neolib yang selama ini direpresentasikan oleh Darmin dan Sri dengan kepentingan keberpihakan kepada rakyat.

Banyak kalangan berpendapat, menaikkan Sri Mulyani jadi Menko Ekonomi sama saja mempercepat hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi yang selama ini dikesankan merupakan simbol wong cilik dan pro rakyat, karena Presiden Jokowi datang dari kalangan rakyat biasa yang sangat dekat dengan rakyat.

Jadi sudah seharusnya Presiden Jokowi menempatkan figur menteri pejuang yang sudah terbukti memliki keberpihakan yang kuat kepada rakyat untuk posisi Menko Ekonomi, bukan lagi menteri hasil pencitraan belaka yang keberpihakannya hanya kepada pasar, IMF dan Bank Dunia serta menghamba kepada faham neoliberalisme. Kalau ini dilakukan maka Jokowi bukan hanya akan melaju ke periode kedua sebagai presiden, tetapi juga akan dikenang sebagai the great president yang pro rakyat, yang legacy-nya akan menjadi sumbangsih abadi buat bangsa dan negara.

Sukarno mengingatkan kepada kita bahwa syarat pemimpin ada tiga.

Pertama, harus bisa menggambarkan atau melukiskan cita-cita.

Kedua, harus bisa memberikan rasa mampu atau keyakinan kepada rakyat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Ketiga, harus bisa menanamkan kemauan kepada rakyat.

“Kalau ketiga ini dijadikan Trimurti, dipersatukan di dalam tindakanmu sebagai pemimpin, engkau akan bisa menggerakkan rakyat…”

Bung Hatta menyebut menteri-menteri adalah juga pemimpin rakyat. Tidak lambat laun hanya memiliki semangat pegawai saja tanpa tanggungjawab yang kuat. Meskipun kedudukan menteri tergantung dari presiden, menteri bukanlah pegawai tinggi biasa karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktek. Dengan demikian menteri punya pengaruh yang sangat besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara di bidangnya masing-masing.

Kedudukan seorang Menko, terutama Menko Ekonomi, lebih besar lagi peran dan tanggungjawabnya. Dalam konteks sekarang misalnya Menko Ekonomi membawahi 10 kementerian yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat, terhadap visi Nawa Cita & Tri Sakti yang ingin diwujudkan oleh Presiden Jokowi.

Di tangan Menko Ekonomi kredibiltas dan citra pemerintahan Presiden Jokowi dipertaruhkan, termasuk kelangsungan pemerintahan Jokowi pasca 2019 yang hanya sekitar dua tahun lagi.

Keberhasilan ekonomi sebuah negara erat kaitannya dengan kemampuan menteri bidang ekonomi. Sri dan Darmin esensinya adalah “setali tiga uang”, sama-sama ekonom pro pasar dan pro tuan-tuan World Bank & IMF, yang rumusnya secara sederhana antara lain mengutang & potong anggaran. Penolakan Sukarno terhadap liberalisme ekonomi (neolib) nyata dan jelas, antara lain dikatakannya di dalam salah satu tulisannya di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi.

“Liberalisme ekonomi telah membawa bencana, menjadi ibunya semua bencana…”.

Presiden Jokowi butuh Menko Ekonomi dengan syarat kepemimpinan seperti yang digambarkan oleh Sukarno:

“bisa menggambarkan atau melukiskan cita-cita, bisa memberikan rasa mampu atau keyakinan kepada rakyat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dan bisa menanamkan kemauan kepada rakyat”.

Yang dimaksud tentu bukan Darmin dan Sri Mulyani. (*)

*Penulis adalah Wartawan Senior

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita