Selasa, 17 Mei 2022

Ujaran Kebencian, Dalam Pelbagai Perspektif

Ujaran Kebencian, Dalam Pelbagai Perspektif

Foto: Pradipa Yoedhanegara. (Dok. pribadi)

Oleh: Pradipa Yoedhanegara*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Viralnya beberapa Kasus “ujaran kebencian” yang beredar di sosial media beberapa waktu belakangan ini patut disayangkan karena hal tersebut akhirnya membuat polemik dan pro kontra didalam masyarakat dan membuat suhu politik akhirnya meningkat dan mengarah pada tindakan negatif dan provokatif ditengah masyarakat.

Viralnya Video Vlog putra presiden Jokowidodo yang dianggap kontroversial oleh sejumlah kalangan ditengah masyarakat saat ini menurut pribadi saya, sebenarnya adalah lahir dari “kreativitas” anak muda yang ingin menyatakan keprihatinan’nya terhadap apa yang menjadi dinamika ditengah masyarakat dan itu merupakan sesuatu yang sangatlah wajar dan tidak berlebihan di era demokrasi digital dan keterbukaan seperti yang ada hari ini.

Video Vlog yang sudah terlanjur beredar dan kini menjadi pembicaraan didalam masyarakat karena sudah adanya laporan kepada pihak kepolisian mengenai Video tersebut selayaknya bisa dijadikan ajang untuk saling mengedukasi dengan baik melalui sosial media agar masyarakat bisa menjadi lebih cerdas dalam menggunakan sosial media dan memaknai demokrasi di era digital seperti saat ini.

Saat ini saya tidak ingin membela Putra Presiden Jokowi karena bukan bagian dari pendukung rezim ini juga, atau”pun ingin membela pelapor Vlog Video tersebut tapi saat ini saya lebih memilih untuk berada ditengah dan ingin mengajak masyarakat luas untuk berfikir jernih dalam melihat isi Vlog Video tersebut dalam pelbagai Perspektif, agar kita sebagai sebuah bangsa dapat Beradaptasi dengan perubahan zaman dan tekhnologi yang berkembang dengan begitu cepat supaya tidak Tersingkir dan Punah dari Planet Bumi ini.

Jika kita ingin melihat dalam perspektif Hukum Pidana kita yaitu tentang, apa yang dimaksud Ujaran Kebencian dalam Pasal 156 KUHP yaitu:

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Apa yang dimaksud dengan perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Memang jika kita melihat jumlah denda yang dibebankan pada orang yang diduga bersalah melakukan ujaran kebencian sangatlah minim, namun yang namanya ujaran kebencian terutama yang menyangkut unsur SARA tentu sangat perlu untuk ditindak dengan tegas.

Dilihat dari efek domino yang bisa disebabkan oleh ujaran kebencian tersebut, yaitu perasaan tidak menyenangkan pada orang yang mendapat ujaran kebencian yang dimaksud, dan tidak jarang juga perasaan sakit hati yang menyangkut golongan yang mendapat “ujaran kebencian” tersebut. Dan tentu saja Pasal 156 KUHP cukup representatif untuk mewakili tindakan hukum tersebut, namun apa yang harus dilakukan untuk menanganinya diera demokrasi seperti saat ini?? Dalam hal di atas karena itu baru kepada “hate speech” pada sebuah golongan ataupun subjek hukum.

Selain pasal 156 KUHP banyak juga pasal da regulasi yang mengatur Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 selain yang terdapat dalam pasal 156 KUHP, dapat ditemukan juga pada Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Namun, ketika kita ingin melihat Ujaran Kebencian bisa juga melalui perspektif negara yang sudah maju atau melalui versi Internasional yaitu dewan PBB yang telah menyepakati dan menetapkan sebuah kovenan yang disebut dengan Kovenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik yang ditetapkan pada 16 desember 1966, tentang Apa itu ujaran kebencian atau “hate speech” yang saat ini ramai menjadi perbincangan publik? Karena tidak ada definisi baku yang berlaku secara universal mengenai ujaran kebencian. Black’s Law Dictionary (9th Edition) mendefinisikannya sebagai berikut:

Speech that carries no meaning other than the expression of hatred for some group, such as a particular race, esp. in circumstances in which the communications is likely to provoke violence.

Yang kalau diartikan adalah Ucapan yang tidak memiliki makna lain selain ekspresi kebencian terhadap kelompok tertentu, misalnya ras, khususnya dalam situasi di mana ekspresi tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan.

Maka hukum internasional mengatur dengan sangat tegas bahwa segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama, atau hasutan lainnya untuk melakukan diskriminasi, dan permusuhan, atau kekerasan harus dilarang berdasarkan hukum Internasional.

Kemudian pada akhir 2011 PBB kembali mengeluarkan Resolusi Nomor 66/167 tentang Perang terhadap intoleransi, stereotip negatif, stigmatisasi, diskriminasi, hasutan yang mengakibatkan kekerasan, dan kekerasan terhadap orang atas dasar agama/kepercayaan.

Dan didalam resolusi tersebut, semua negara mengecam praktik-praktik intoleransi atas dasar agama, termasuk ujaran kebencian yang memicu kekerasan, bahkan “Resolusi PBB” tersebut menyerukan agar semua negara mengkriminalkan pelaku ujaran kebencian yang mengakibatkan kekerasan atas dasar agama ataupun kepercayaan.

Meski demikian, terdapat perdebatan yang sangat panjang dan begitu dinamis serta menarik perhatian sejumlah kalangan akademisi didunia terhadap banyaknya pendapat hukum dalam berbagai sudut pandang, mengenai bagaimana suatu ujaran tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu ujaran kebencian, karena dikhawatirkan akan melanggar hak-hak sipil society dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Perbedaan paradigma berfikir yang begitu multi tafsir ini mengakibatkan perbedaan pendekatan disiplin keilmuan di berbagai negara mengenai apakah ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana atau bukan perbuatan tindak pidana.

Negeri paman sam atau Amerika Serikat yang kita kenal sebagai negara yang begitu menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, dinegara tersebut baru bisa mengkategorikan suatu ujaran kebencian sebagai sebuah tindak pidana apabila telah terbukti telah mengakibatkan ancaman kekerasan secara fisik atau tindakan diskriminatif lainnya di luar hukum kepada si penerima ujaran kebencian tersebut.

Di sisi lain, negara-negara demokrasi yang maju lainnya seperti Jerman sepenuhnya melarang ujaran kebencian karena menganggap bahwa ujaran kebencian itu sendiri sudah merupakan sebuah bentuk dari ancaman dan intimidasi kepada pihak lainnya dan menjadikannya sebagai bentuk penistaan terhadap kemanusiaan.

Lalu, bagaimana dengan “ujaran kebencian” yang dilakukan oleh negara atau orang-orang yang berlindung atas nama negara dan pemerintahan? Yang bisa berakibat pada banyaknya orang yang (seperti merasa terzolimi) namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah ada regulasi atau peraturan di negeri ini yang mengatur soal hal ini? apakah bisa kita sebagai rakyat melaporkan hal tersebut? Sebagai contoh jika ada pejabat yang tidak mau di kritisi naiknya harga listrik, maka rakyat diminta untuk “mencabut meteran listrik”?! Dan jika ada pejabat yang tidak mau dikritik karena harga cabai mahal maka rakyat disuruh tanam cabai sendiri atau jangan “makan cabai”, apakah itu bisa masuk kedalam ranah “Hate Speech”?!

Dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech), harus juga mempertimbangkan aspek lainnya agar tidak dianggap melanggar kebebasan berekspresi dan kreativitas seseorang. Untuk itu sebaiknya untuk kasus kasus tersebut layaknya dapat ditangani secara Profesional dengan cara efektif serta, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hal tersebut akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Dan belajar dari kasus yang kini menimpa putra sang presiden selayaknya hal tersebut bisa dijadikan ajang untuk lebih mawas diri dalam menggunakan sosial media dan menjadikannya sebagai pembelajaran untuk lebih memahami tekhnologi yang berkembang begitu pesat agar kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa berfikir besar dan berjiwa besar, agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. (*)

*Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita