Selasa, 17 Mei 2022

DPP FKDT Ancam Demo Mendikbud yang Ngotot Terapkan ‘Full Day School’

DPP FKDT Ancam Demo Mendikbud yang Ngotot Terapkan ‘Full Day School’

Foto: Ilustrasi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP FKDT) akan menggelar demonstrasi besar-besaran bila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap menerapkan kebijakan delapan jam dan lima hari sekolah atau full day school pada tahun ajaran 2017-2018.

Banner Iklan Swamedium

DPP FKDT dalam siaran persnya mengatakan kebijakan lima hari sekolah berpotensi mematikan layanan pendidikan berbasis keagamaan seperti madrasah diniyah, pendidikan Alquran dan sejenisnya yang telah ada selama ini.

Berangkat dari alasan tersebut, DPP FKDT mendesak pencabutan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah, agar lima hari sekolah batal direalisasikan.

“Jika tidak dilakukan pencabutan, seluruh komponen Madrasah Diniyah Takmiliyah dan stakeholder pendidikan akan melakukan demonstrasi secara masif,” demikian pernyataan DPP FKDT seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (6/7).

DPP FKDT juga menganggap Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah bertentangan dengan beberapa peraturan lain yang telah ada.

Peraturan yang dimaksud antara lain UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru.

Kebijakan lima hari sekolah pun dinilai bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 68 tahun 1995 dan beberapa regulasi lainnya. “Termasuk peraturan daerah tentang wajib belajar pendidikan diniyah takmiliyah.”

DPP FKDT menyimpulkan kebijakan lima hari sekolah dengan delapan jam belajar dalam sehari justru mendorong tumbuh suburnya pendangkalan dan radikalisasi agama di sekolah.

DPP FKDT lalu menyarankan agar Kemendikbud lebih fokus mengembangkan pendidikan di Indonesia di segmen lain yang lebih penting. Menurut DPP FKDT, masih ada hal lain yang perlu diprioritaskan daripada merealisasikan kebijakan lima hari sekolah pada tahun ajaran 2017-2018 mendatang.

“Kemdikbud sebaiknya lebih berkonstrasi pada penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah serta peningkatan kompetensi guru sehingga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” demikian DPP FKDT menyarankan, masih dilansir dari siaran persnya.

Kemendikbud berencana menerapkan kebijakan lima hari sekolah dengan jam belajar delapan jam dalam sehari. Kebijakan tersebut berpijak pada Permendikbud No. 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Penambahan jam belajar tersebut nantinya akan diisi dengan Pendidikan Penguatan Karakter.

Namun regulasi yang belum direalisasikan tersebut menuai banyak protes sejak pertama kali dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan kebijakan itu bakal tetap diberlakukan mulai tahun ajaran ini yakni 2017/2018 secara bertahap.

Peraturan tersebut, kata Muhadjir, pertama kali bakal diterapkan bagi sekolah-sekolah yang sanggup dan mau melakukannya. Selain itu, sambungnya, tidak ada paksaan bagi seluruh sekolah untuk menerapkannya.

“Intinya, pokoknya tidak dipaksakan, bertahap. Sekolah yang mau,” kata Muhadjir setelah menyosialisasikan penerapan lima hari sekolah di Labschool Rawamangun, Jakarta yang dikutip cnnindonesia.com, Kamis (6/7).

Muhadjir menyebut sejauh ini sudah ada beberapa daerah yang berkomitmen menerapkan peraturan itu seperti Provinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Bengkulu. Ia pun yakin jumlah itu bakal terus berkembang.

“Tahun ini ada yang sudah, ada yang belum. Provinsi Riau sudah sepakat semuanya melaksanakan, saya nanti mau ke Sumatra Selatan, Bengkulu juga sudah menyatakan menerapkan secara serentak, kita lihat saja nanti perkembangannya,” tutur Muhadjir.

Untuk proses belajar, kata Muhadjir, sekolah-sekolah dapat melihat model jadwal belajar yang sudah Kemdikbud sebarkan.

Dalam sosialisasi itu, Muhadjir juga menjelaskan kebijakan delapan jam dan lima hari sekolah memberikan banyak manfaat. Dia menilai semakin lama siswa di bawah kontrol tanggung jawab sekolah akan lebih baik.

Selain itu, juga bermanfaat bagi hubungan guru, orang tua dan anak yang punya waktu libur lebih banyak yakni dua hari.(maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita