Senin, 26 Juli 2021

Hilangnya Etika Politik dan Budaya Malu

Hilangnya Etika Politik dan Budaya Malu

Foto: jokowi boyong anggota Keluarga ke jerman dan turki. (ist)

Oleh: Pradipa Yoedhanegara*

Banner Iklan Swamedium

Surabaya, Swamedium.com — Dalam tulisan ini sengaja saya mengangkat tema mengenai hilangnya Budaya Malu dan Etika yang ada saat ini, dan dipertontonkan dihadapan publik dengan begitu gamblangnya, kasar serta tanpa adanya kesan bersalah yang dilakukan oleh para pesohor publik dinegeri ini, seiring dengan perkembangan iptek yang begitu pesat dan maju.

Etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politis dalam kehidupan manusia, atau merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai prinsip-prinsip tentang moralitas dalam politik. Kemudian etika politik sebagai ilmu dan cabang filsafat yang lahir di Yunani pada saat struktur-struktur politik tradisional sudah mulai ambruk dan amburadul.

Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ETHES” yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau dapat diartikan sebagai suatu kumpulan mengenai peraturan atau pun kaidah tentang norma kesusilaan.

Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila (kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam hal pergaulan politik.

Menarik memang ketika kita ingin membahas persoalan etika dalam politik karena etika adalah nilai paling luhur dan tertinggi diatas hukum tertulis, sebab etika itu hidup didalam nurani (conscience) manusia tanpa terimplementasi. sebab etika merupakan nilai yang sangat universal karena etika lahir dari pikiran yang lurus dan hati nurani yang tulus, bersih dan suci.

Hari ini ketika kita berbicara tentang etika politik para politisi, mungkin publik sudah sangat muak dan tingkat kepercayaan publik begitu sangat rendahnya, bahkan sudah dibawah titik nadir, manakala para politikus dan para pemimpin negeri ini sangat ponggahnya karena sering mempertontonkan dramatikal politik kelas tinggi yang bernama “PENCITRAAN”.

Hampir semua institusi pemerintahan saat ini memainkan dua peran ganda, menjadi pemeran Antagonis sekaligus berperan sebagai tokoh Protagonis, mulai dari lembaga kepresidenan, lembaga penegak hukum dan para politisi di parlemen sudah sangat menyengsara’kan publik karena bertindak sewenang-wenang atas nama kekuasaan.

Belum lama ini saya membaca sebuah artikel dimedia cetak ada sebuah statement yang keluar dari mulut juru bicara sebuah lembaga anti rasuah dinegeri ini yang menyatakan “jika ada anggota DPR, yang membawa keluarga saat kunjungan kerja keluar negeri, itu artinya korupsi”, namun menjadi sangat ironi manakala ucapan tersebut tidak dilontarkan ketika penguasa yang menjadi orang nomer satu di republik ini pergi ke luar negeri beserta rombongan keluarga besarnya, dengan menggunakan fasilitas kenegaraan??

Jelas sekali ucapan diatas begitu sangat memalukan karena seperti menjadi jubir untuk rezim yang saat ini berkuasa, padahal orang yang mengucapkannya tersebut bukanlah jubir presiden dan lembaganya pun bukan lembaga yang ada dibawah presiden, namun jelas ada arogansi yang dipertonton’kan dihadapan publik seolah yang melakukan korupsi itu adalah hanya para anggota parlemen saja.

Selain hal diatas, ada juga Prilaku Politisi yang sangat bermuka tembok manakala namanya seringkali disebut-sebut dipelbagai media terlibat banyak kasus korupsi, sampai pada kasus “PAPA MINTA SAHAM”, tapi tetap saja masih berani menduduki jabatan publik.

Diluar kedua kasus diatas, publik juga pernah dikejutkan manakala temuan BPK RI tentang kerugian negara pada kasus sumber waras dan kasus-kasus korupsi pada pemda dki bukanlah prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena mereka lebih melihat tidak adanya “NIAT” dari pelaku untuk melakukan korupsi, padahal korupsi itu terjadi manakala adanya “KESEMPATAN” para pelakunya ketika menduduki jabatan politik.

Sungguh Sangat aneh terjadinya perubahan prilaku para pejabat publik dinegeri ini karena dengan mudahnya melontarkan statement yang dapat membodohi rakyat disaat mereka berkuasa, padahal kekuasaan yang saat ini mereka dapatkan berasal dari amanah rakyat, dan mereka ditugaskan untuk ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, malah beramai-ramai melakukan kebohongan publik tanpa adanya rasa malu sedikitpun.

Hanya mungkin perilaku politik yang tidak beretika ini lahir karena mencontoh pelaku politik yang sudah ada, manakala ada pemimpin yang berjanji ketika dia terpilih menjadi orang nomer satu di republik ini berjanji untuk tidak mencabut subsidi, namun kenyataannya malah terbalik. Berjanji untuk hidup sederhana tapi kenyataannya malah hidup dengan bermewah-mewahan mumpung sedang berkuasa.

Cobalah mereka yang saat ini berkuasa untuk bisa membayangkan di masa yang akan datang jika prilaku-prilaku pencitraan para pemimpin republik ini tidak segera dihentikan? apa yang akan terjadi terhadap keberlangsungan bangsa dan negara ini di masa depan.

Memang tidak semua yang melanggar etika itu dapat di hukum, akan tetapi semua pelanggaran hukum sudah pasti melanggar etika. Hanya saja di republik ini mereka yang saat ini menjabat jabatan publik sepertinya tidak pernah mengerti tentang persoalan etika?

Yang membuat dada ini semakin sesak adalah ketika para mantan aktivis yang kini menjabat di perusahaan plat merah yang dulu seringkali berteriak dengan lantangnya soal etika dan moralitas, saat ini justru mereka yang paling jelas kelihatan kehilangan etika dan moralitasnya karena masih menjabat di perusahaan tersebut, padahal banyak diantara mereka yang awam terhadap pengetahuan dibidang korporasi, tidak memahami tindakan korporasi dan sama sekali tidak bisa melakukan upaya korporasi, sehingga membuat perusahaan BUMN yang kini mereka tempati beresiko bangkrut dan gulung tikar.

Mungkin “Budaya Malu” atau pun “Etika” dan “Moralitas” hanya sebatas wacana tapi minim dalam implementasi, karena pada akhirnya semua yang bicara tentang Moralitas dan etika akhirnya berubah menjadi tidak bermoral dan beretika karena ada juga mantan aktivis yang kini duduk di kursi parlemen tanpa malu tertidur diruang sidang dewan yang terhormat.

Sungguh kekuasaan akhirnya merenggut idealisme para mantan aktivis dan para pejabat yang kini duduk sebagai penguasa karena alasan “MUMPUNG” sedang berkuasa. Dan karena faktor kekuasaan itu jugalah akhirnya mereka sepertinya kehilangan akal sehatnya akibat “Syahwat” yang ingin selalu berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya.

Sungguh sangatlah tidak layak arogansi yang mereka perlihatkan dengan cara mengumbar syahwat beraroma “Pencitraan” dengan begitu kasat mata ke hadapan publik, karena pada akhirnya membuat mereka menjadi “Sampah” hasil pencitraan dan rekayasa busuk media.

Meski dibungkus dengan rapi sedemikian rupa, namun akhirnya rakyat yang cerdas akan melihat dengan hati dan nurani yang benar, mana Kelompok yang sudah tidak memiliki etika dan budaya malu di negeri ini dan mana kelompok yang tetap mempertahankan moral dan etikanya sebagai entitas politik.

Sebagai pesan penutup sebaiknya sudahi saja gaya-gaya model pembodohan publik seperti ini, karena hanya akan mengkotak-kotakan rakyat dan membuat bangsa ini semakin sengsara dan terjerembab jatuh dalam kehancuran.

Karena memimpin bangsa sebesar Indonesia ini sangatlah dibutuhkan pemimpin yang memiliki etika dan budaya serta integritas yang baik bagi masyarakat bukan pemimpin yang hidup penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan serta kemunafikan. (*)

*Penulis adalah Pemerhati masalah sosial dan politik

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita