Selasa, 17 Mei 2022

Ekonom: Swasta Tak Minat Biayai Pemindahan Ibu Kota

Ekonom: Swasta Tak Minat Biayai Pemindahan Ibu Kota

Jakarta, Swamedium.com – Wacana Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara RI direspon dingin oleh pihak swasta dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasalnya, pemerintah tidak punya dana dan pemindahan ibu kota itu dinilai belum ada urgensinya.

Banner Iklan Swamedium

Pemerintah akan membutuhkan dana yang amat besar untuk melakukan kajian hingga implementasi pemindahan ibu kota sebagai pusat pemerintahan.

Padahal saat ini, kata Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih, pemerintah memiliki keterbatasan dana dalam APBN setiap tahunnya. Namun bila berminat, dia menambahkan pemerintah bisa saja bekerja sama dengan pihak swasta melalui skema public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Namun, pihak swasta dikhawatirkan tidak sepenuhnya berminat, mengingat tak ada keuntungan besar dalam jangka panjang yang dihasilkan jika membangun gedung pemerintah.

“Karena yang dicari oleh investor itu adalah return of investment-nya,” kata Lana yang dikutip Okezone, Sabtu (8/7).

Jika pemerintah tidak kunjung memiliki dana untuk memindahkan ibu kota, kata Lana, terdapat 2 opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Opsi pertama adalah penerbitan surat berharga negara.

“Bisa obligasi jangka panjang. Asalkan rasio utang pemerintah jangan berada di atas 35% dari PDB (Produk Domestik Bruto),” kata Lana.

Sementara itu, opsi lainnya adalah dengan mekanisme sewa. Dalam skema ini, pemerintah mempersilakan swasta untuk membangun infrastruktur di daerah tujuan pemindahan pusat pemerintahan. Selanjutnya, bangunan tersebut di sewa oleh pemerintah dengan kesepakatan tertentu.

“Tapi sebagai pemerintah seharusnya tidak menggunakan (skema) ini mengingat (bangunan) untuk kebutuhan jangka panjang,” tuturnya.

Untuk itu, pemerintah perlu mengkaji secara lebih mendalam wacana pemindahan ibu kota ini. Termasuk anggaran, hingga lahan dan urgensi dari pemindahan ibu kota.

Tidak Sekarang

Sementara itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan pemindahan Ibu Kota Negara RI sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat, karena pemerintah masih membutuhkan energi dan biaya besar untuk menjalankan program-program yang dijanjikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK).

“Pemindahan ibukota jangan sekarang karena pemerintah seharusnya fokus pada program yang telah dijanjikan, misalnya Tol Sumatera dan Tol Jawa belum selesai,” katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.

Dia juga mencontohkan banyak program yang belum diselesaikan pemerintah, seperti pembangunan irigasi, swasembada pangan, harga listrik yang naik dan harga daging yang belum terkendali.

Selain itu, Ketua Umum DPP PAN ini berpendapat sebaiknya pemindahan ibukota harus dilakukan oleh pemerintah, tanpa perlu melibatkan pihak swasta. Hal itu, bertujuan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan menjadi pertanyaan publik.

“Kalau pindah ibu kota, ya pemerintah. Itu yang dipindahkan pusat pemerintahan. Kalau swasta yang memindahkan pusat pemerintahan, bagaimana jadinya? Masa pusat pemerintahan dipindahkan swasta,” katanya.(maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita