Minggu, 20 September 2020

Tolak Di PHK, Karyawan Sindo Jatim Gelar Demo

Tolak Di PHK, Karyawan Sindo Jatim Gelar Demo

Foto: Puluhan karyawan koran Sindo biro Jatim dibawah naungan PT Media Nusantara Indonesia (MNI) melakukan aksi di depan DPRD Jatim, Senin (10/7) sore. (Ari/swamedium)

Surabaya, Swamedium.com — Puluhan karyawan koran Sindo biro Jatim dibawah naungan PT Media Nusantara Indonesia (MNI) melakukan aksi di depan DPRD Jatim, Senin (10/7) sore.

Mereka menuntut supaya pihak manajemen PT MNI memberikan pesangon sesuai dengan Undang Undang. Aksi simpatik ini berjalan damai meski sempat mengundang perhatian masyarakat di sekitar lokasi.

Di sisi lain, dari info yang didapat pertemuan antara perwakilan Karyawan Korban PHK sepihak PT MNI dengan pihak perusahaan di Kemenaker menghasilkan beberapa poin. Diantaranya Kemenaker meminta perundingan terakhir pada tanggal 28 Juli. Kemenaker meminta semua masih dianggap karyawan dan tetap dapat gaji penuh selama proses. Kemenaker menganggap surat mutasi sebagai ancaman.

“Pihak perusahaan tidak anak itikat baik untuk memberikan pesangon sesuai dengan Undang-Undang,” kata Ketua Paguyuban Karyawan Koran Sindo Biro Jatim Tarmuji Talmacsi, senin (10/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Setiadjit mengatakan bahwa yang menjadi tuntutan karyawan Koran Sindo Biro Jatim Sudah sesuai Undang Undang.

“Saya bangga dengan tuntutan sesuai Undang-Undang dan sudah kami sampaikan ke Bu Dirjen Ketenagakerjaan,” katanya.

Menyikapi persoalan PHK sepihak ini, Setiadjit juga selalu berkoordinasi dengan Kementeria Ketenagakerjaan. Sebab masalah ini adalah masalah nasional dan prosesnya juga sudah dilakukan Kemenaker.

“Sampai saat ini belum ada kata sepakat. Hari ini (kemarin) di Jakarta juga ada pertemuan dengan Dirjen,” tambahnya.

Dia juga mengatakan jika perusahaan melakukan efisiensi maka PHK merupakan keputusan sepihak, dengan demikian karyawan yanh di PHK minimal mendapatkan dua kali PMTK (Putusan Menteri Tenaga Kerja) atau sesuai pasal 164 ayat 3 Undang Undang 13/2003.

Setiadjit juga berharap perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja bukan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian akan lebih elok dan karyawan juga mendapat penghargaan. “Adik adik ini usianya sudah 40 tahunan maka dengan pengakhiran hubungan kerja ini mereka juga masih mudah mencari kerja lagi,” tandasnya. (Ari)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.