Jumat, 25 September 2020

Banyak Keburukannya, NU Minta Kebijakan ‘full day school’ Dibatalkan

Banyak Keburukannya, NU Minta Kebijakan ‘full day school’ Dibatalkan

Jakarta, Swamedium.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta kebijakan full day school dalam bentuk lima hari sekolah dibatalkan karena lebih banyak mengandung keburukan (mudarat) dibandingkan kebaikan (maslahat). Kebijakan lima hari sekolah terbukti membuat energi masyarakat tersedot dan sibuk dengan perdebatan dan kegaduhan dalam menyikapinya.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen PBNU HA Helmy Faishal Zaini sesaat setalah megomentari hasil survei ‘full day school’ yang dilakukan oleh Majalah Tempo.

Dalam rilis survey indicator Majalah Tempo tersebut, dari 6889 responden yang diwawancarai, sebanyak 4.827 (69 persen) responden menyatakan bahwa kebijakan full day school dalam bentuk lima hari sekolah tidak tepat dilakukan.

“Fungsi pemerintah itu mengambil kebijakan dalam banyak hal yang basisnya adalah kemslahatan dan aspirasi dari masyarakat. Khusus soal masalah pendidikan ini, kan kondisi sudah tertata dengan baik, jangan malah membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan kagaduhan,” papar Helmy yang dikutip dari laman nu, Selasa (11/7).

Lebih jauh, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu II itu mengatakan bahwa kebijakan soal lima hari sekolah bukan ditolak oleh kalangan masyarakat pesantren saja, banyak kalangan di luar pesantren yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut.

“Akan ada banyak perubahan mendasar jika kebijakan ini dipaksakan. Sebabnya tanya masyarakat yang terdampak sangat luas. Kebijakan itu harus semaksimal mungkin menghindari mudarat. Dan full day school ini terbukti lebih banyak melahirkan mudarat. Maka sikap PBNU tegas, kebijakan full day school harus dibatalkan,” tegas Helmy. (maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.