Sabtu, 26 September 2020

Potensi Kebocoran Anggaran Provinsi, Jakarta Tertinggi Se-Indonesia

Potensi Kebocoran Anggaran Provinsi, Jakarta Tertinggi Se-Indonesia

Foto: Ilustrasi kebocoran anggaran (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Menurut laporan Center for Budget Analysis (CBA) antara tahun 2015 sampai 2016, jumlah total potensi kebocoran anggaran dari 34 Provinsi di Indonesia mencapai Rp. 15.083.175.086.687. Dari 34 Provinsi, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi yaitu Rp. 12.429.265.632.192.

Koordinator CBA Sadam Bustamal, merilis data potensi kebocoran anggaran di seluruh Indonesia, Senin (10/7) kemarin. Ia menerangkan potensi kebocoran anggaran di DKI memang tinggi jauh diatas provinsi lainnya.

“Selain sebagai daerah dengan anggaran paling besar di Indonesia, DKI Jakarta juga merupakan daerah yang paling besar potensi kebocoran anggarannya,” jelas Sadam.

Adapun selama kurun waktu dua tahun (2015 sampai dengan 2016), total potensi kebocoran anggaran DKI Jakarta sebesar Rp. 12.429.265.632.192. Disusul Provinsi Maluku dengan potensi kebocoran anggaran sebesar Rp. 821.814.307.032.

Kemudian, ketiga, Jambi Rp. 565.679.670.491, lalu keempat, Jawa Timur Rp. 203.329.462.583. Kelima, Papua Rp. 157.765.423.137. Keenam, Riau Rp. 155.490.259.415. Ketujuh, Jawa Barat Rp. 119.681.779.790. Kedelapan, Sumatera Selatan Rp. 60.592.055.389. Kesembilan, Sumatera Barat Rp. 58.668.059.748, dan kesepuluh, Lampung Rp. 46.066.501.844.

“Tingginya potensi kebocoran anggaran seperti diatas, pemerintahan Jokowi tidak punya opsi apapun. Malahan mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD,” jelasnya.

Sadam berpendapat, justru seharusnya pemerintah mengeluarkan payung hukum untuk memperkuat agar DPRD lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif.

“Namun apa dikata, yang muncul malah PP nomor 18 tahun 2017. PP tersebut tidak lain hanyalah dalih Pemerintah Jokowi untuk menaikan pendapatan anggota DPRD secara halus agar tidak diketahui Publik,” lanjut dia.

Ia berpendapat, Pemerintahan Jokowi berharap dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah itu agar anggota DPRD tidak melakukan korupsi, lantaran gaji atau pendapatan mereka sudah dinaikkan.

“Padahal tingginya kebocoran anggaran per provinsi seperti di atas, bukan karena pendapatan DPRD itu kecil. Tetapi, selama ini, ada main mata antara legislatif dengan eksekutif agar “aman” dalam permainan proyek-proyek APBD,” katanya.

Sehingga, lanjut Sadam, DPRD yang punya kewenangan dalam mengawasi eksekutif menjadi lumpuh juga mendapat proyek dari APBD. Oleh karena itu kewenangan pengawasan DPRD lumpuh, maka kebocoran anggaran sebesar Rp. 15 triliun, tidak bisa dihindari. (Ima)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.