Minggu, 20 September 2020

Yusril: Presidential Treshold Diterapkan, Saya Orang Pertama yang Menggugat

Yusril: Presidential Treshold Diterapkan, Saya Orang Pertama yang Menggugat

Foto: Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Perkembangan pembahasan Panita Khusus (Pansus) RUU Pemilu di DPR RI khususnya pada isu Presidential Treshold (PT) mulai mengerucut pada jalan tengah antara pihak yang mendukung PT dengan prosentase 20% dengan yang mendukung PT 0 %. Pansus sepertinya akan bersepakat pada PT 10%.

Namun, apakah PT 10% ini tepat disebut sebagai jalan tengah, karena ada beberapa pihak yang menyebut bahwa berapa pun angka PT itu tetap inkonstitusional karena tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengutarakan, dirinya sependapat dengan beberapa pihak yang mengatakan bahwa berapa persenpun PT adalah inkonstitusional.

“Bertentangan dengan pasal 22 E UUD 45 sebagaimana tercermin dalam putusan MK tentang pemilu serentak,” kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Selasa (11/7).

Menurutnya, solusi yang tepat untuk menjawab polemik PT tersebut adalah setiap partai dan atau gabungan partai peserta pemilu berhak untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

“Tidak ada presidential treshold. Berapapun banyaknya calon pasangan presiden toh akhirnya yang menentukan adalah putaran kedua,” ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, partai-partai tidak perlu takut dengan jumlah calon presiden. Karena, kata Yusril, disitulah letak kedewasaan partai dalam berdemokrasi. Ia menegaskan, akan menjadi orang pertama yang menggugat ke MK jika PT tetap diterapkan.

“Tidak perlu takut (partai partai) dengan berapapun jumlah calon. Saya mungkin akan jadi orang pertama yang akan mengajukan judicial review ke MK jika presidensial treshold masih ada,” pungkasnya. (ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.