Senin, 16 Mei 2022

HTI dan Beberapa Ormas Ajukan Uji Materil Perppu Ormas ke MK

HTI dan Beberapa Ormas Ajukan Uji Materil Perppu Ormas ke MK

Foto: Ihza-Ihza Law Firm siap mengajukan uji materil UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI Ismail Yusanto mengadakan pertemuan dengan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra usai Pemerintah mengumumkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas No 17 Tahun 2003, Rabu (12/7) siang.

Banner Iklan Swamedium

Dalam pertemuan itu, HTI memutuskan memberi kuasa kepada Ihza-Ihza Law Firm untuk mengajukan permohonan uji materil atas Perppu tersebut yang diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Langkah yang ditempuh HTI, menurut Yusril, akan disusul oleh beberapa ormas lain, yang sama-sama menganggap Perppu ini merupakan kemunduran demokrasi di tanah air. Sebab, lanjut Yusril, Perppu ini membuka peluang untuk Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan Ormas yang secara secara subyektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, kewenangan absolut Pemerintah untuk secara sepihak membubarkan ormas sebagaimana diatur dalam Perpu No 2 Tahun 2017 adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum.

“Karena kebebasan berserikat adalah hak warganegara yang dijamin oleh UUD 1945. Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya,” kata Yusril melalui siaran persnya yang diterima Swamedium.com, Rabu (12/7).

Selain pertimbangan diatas, Yusril berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45.

“Perppu hanya bisa diterbitkan dalam ‘hal ikhwal kegentingan yang memaksa’,” tandasnya.

Yusril pun menjelaskan, tafsir tentang kegentingan yang memaksa itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 yang menyebutkan adanya kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang tetapi undang-undangnya belum ada, atau undang-undangnya ada tapi tidak memadai.

“Sementara waktu sangat mendesak sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk menyusun UU dengan persetujuan DPR,” ujar Yusril.

Sebenarnya, kata Yusril, adanya UU Nomor 17 Tahun 2003 itu sudah lebih dari lengkap mengatur prosedur sanksi administratif sampai pembubaran ormas.

“Namun Pemerintah dengan Perpu No 2 Tahun 2017 ini justru memangkasnya dengan menghapus kewenangan pengadilan dan memberi kewenangan absolut pada Pemerintah untuk secara subyektif menilai adanya alasan yang cukup untuk membubarkan ormas,” jelasnya.

Selain itu, menurut Yusril, Perppu ini juga tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP.

“Adanya tumpang tindih ini bisa menghilangkan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945,” pungkasnya. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita