Selasa, 29 September 2020

KSHUMI: Demi Hukum, HTI Tetap Organisasi yang Sah

KSHUMI: Demi Hukum, HTI Tetap Organisasi yang Sah

Foto: Salah satu unjuk rasa Hizbut Tahrir Indonesia. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Diduga di salah satu daerah mengeluarkan surat imbauan yang pada pokoknya melakukan pelarangan segala bentuk kegiatan dan aktifitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Surat imbauan tersebut diduga dibuat merujuk pada Telegram Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 220/2194/SJ Tanggal 9 Mei 2017 Tentang Pembekuan Segala Bentuk Kegiatan dan Aktifitas HTI.

“Saya menilai bahwa Telegram yang diduga dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Maka dengan sendirinya Surat Himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang merujuk pada Telegram tersebut juga tidak memiliki landasan hukum yang kuat,” kata Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan, MH melalui rilisnya, Rabu (12/7).

Chandra mengatakan, Surat Edaran Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia belum pernah termaktub secara konkrit dalam tata urutan peraturan-perundang-undangan. Hal itu, menurut Chandra, diakibatkan oleh adanya perdebatan mengenai surat edaran menteri tersebut, apakah surat edaran termasuk dalam kategori mengatur (regeling) atau bersifat penetapan (beschiking).

Selain itu, kata Chandra, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak disebutkan derajat dan hierarki Surat Edaran Menteri. Meskipun, lanjut Chandra, dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Karena itu, KSHUMI berpendapat, berdasarkan poin-poin di atas, maka Menteri Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pembekuan dan pelarangan Segala Bentuk Kegiatan dan Aktifitas HTI. Sebagaimana yang diatur dan diperintahkan oleh oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945 dan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.