Minggu, 20 September 2020

Perppu Ormas Menjadikan Pemerintahan Jokowi Menyebalkan

Perppu Ormas Menjadikan Pemerintahan Jokowi Menyebalkan

Foto: Menkopolhukam Wiranto saat menyampaikan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017. (ist)

Oleh: Lutfi Syarif Hidayat*

Jakarta, Swamedium.com — Sebagai warga negara saya tidak menginginkan pemerintah memiliki sikap berlebihan dalam bertindak. Apalagi jika kemudian dianggap sampai menghilangkan nalar dalam berfikir serta bersikap. Namun dengan adanya wacana pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) tentang pembubaran ormas saya berfikir sebaliknya. Saya berpandangan jika pemerintah benar-benar mengeluarkannya, maka bagi saya pemerintahan Jokowi semakin memberikan kesan sangat menyebalkan.

Demikian, saya berani berpendapat demikian karena kebijakan pemerintah tersebut sangatlah berlebihan, tidak menjawab persoalan utama yang sedang dihadapi dan potensi mundurnya nilai-nilai keadilan. Hal ini karena keberadaan ormas-ormas Islam, katakanlah semisal HTI jika dikaji secara mendalam, memiliki substansi perbaikan bagi kehidupan rakyat yang begitu relevan dan menyelesaikan.

Jika dirasa ada pihak yang menganggap HTI bermasalah, termasuk pemerintah. Maka jalan pertama yang harus ditempuh adalah dengan berdialog sebelum mengambil langkah-langkah berikutnya. Saya memandang HTI sangat sedikit dan bahkan hampir tidak pernah diberikan ruang dialog secara objektif. Justeru faktanya lebih banyak propaganda bersifat negatif kepada HTI yang sering dilakukan banyak pihak, media dan lainnya.

Seandainya pun ada ruang HTI untuk berbicara, isu-isu yang diangkat justeru menyudutkan HTI, ditambah dengan minimnya waktu serta framing yang menunjukkan sikap tendensius. Bukankah ini adalah bentuk ketidakadilan terhadap nilai dasar dari kebebasan dalam berpendapat. Sehingga saya  bertanya, dimana sesungguhnya letak nilai demokratis dan jargon kebebasan berbicara dan berpendapat bagi kekuatan-kekuatan kritis.

Salah satu persoalan utama negeri ini adalah tercabutnya rasa keadilan dalam segala sektor, baik dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan lain sebagainya. Namun pemerintah justeru bertindak tidak dalam rangka menjawab ini. Adanya PERPPU pembubaran ormas justru adalah langkah mundur pemerintah dan tidak compatible dengan persoalan yang dihadapi.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.