Kamis, 01 Oktober 2020

Tak Mau Berkompetisi Secara Sehat, Pemerintah Paksakan Presidential Treshold

Tak Mau Berkompetisi Secara Sehat, Pemerintah Paksakan Presidential Treshold

Foto: ilustrasi kursi RI 1 (ist)

Oleh: Ferdinand Hutahaean*

Jakarta, Swamedium.com — Rasanya semakin hari dan semakin jauh rejim ini memerintah, semakin banyak ketidaknormalan terjadi hampir diseluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum dan lain-lain. Namun saat ini kita menyoroti tentang Politik, Pemaksaan Kehendak oleh Pemerintahan Jokowi tentang Presidential Treshold. Apa itu Presidential Treshold? Ialah sebuah angka batas ambang pencalonan presiden pada Pemilu.

Kemarin Saya mengikuti perkembangan pembahasan RUU Pemilu oleh Pansus RUU Pemilu yang tidak seriuh dan serane Pansus EKTP KPK. Melalui beberapa sahabat dari lintas Partai saya mendapat informasi tentang kengototan Pemerintahan Jokowi untuk tetap memaksakan kehendak Presidential Treshold 20-35%. Ini menabrak logika waras, menabrak kewajaran, menabrak keputusan Mahkamah Konstitusi 2013 tentang Pemilu Serentak, dan menabrak serta membunuh semangat jiwa Demokrasi. Pemerintah kurang sehat jiwanya mungkin, bicara tentang Demokrasi tapi membunuh Demokrasi itu sendiri. Sikap ngotot itu bukankah tidak demokratis? Memaksakan kehendak itu bukankah bertentangan dengan demokrasi? Mungkin pemerintah dan para partai pendukungnya harus dihukum rakyat karena ternyata mereka anti demokrasi.

Saat ini partai yang ikut mendukung sikap ngotot pemerintah adalah PDIP, Golkar, Nasdem, 3 Parti ini yang paling membebek pemerintah mematikan jiwa demokrasi dan kabarnya PPP, HANURA, PKB yang tadinya masih waras logika demokrasinya akan turut serta mendukung pembunuhan semangat jiwa demokrasi dan kemungkinan akan ikut mendukung sikap pemerintah. Lobbi keras dan mungkin dibumbui sedikit ancaman khas gaya penguasa membuat mereka luluh atau mungkin takut.

Lantas kira-kira apa yang membuat sikap pemerintah ngotot mematikan demokrasi dan menutup kompetisi terbuka dalam pilpres 2019? Ini analisis pendapat Saya. Jokowi takut berkompetisi secara terbuka dengan calon presiden lain maka ngotot ingin menjadi calon presiden tunggal. Jokowi tampaknya menyadari bahwa posisinya sudah kehilangan dukungan rakyat, maka untuk dan demi kelangsungsn kekuasaan, hukum harus disiasati dan di buat untuk kepentingan politik penguasa sekarang. Ini contoh buruk dan menjadi noda hitam sejarah bangsa.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.