Rabu, 28 Juli 2021

Fadli Zon Sebut Perppu Ormas Produk Diktator Gaya Baru

Fadli Zon Sebut Perppu Ormas Produk Diktator Gaya Baru

Foto: Fadli Zon. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Perppu tentang perubahan atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hadirnya Perppu ini, membuat beberapa pasal UU No.17 tahun 2013 menjadi hilang.

Banner Iklan Swamedium

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, Perppu tersebut telah menghapus pasal 68 UU No.17 Tahun 2013 yang mengatur pembubaran Ormas yang harus melalui lembaga peradilan. Ia menyebut, Perppu ini sebagai kediktatoran gaya baru.

“Pembentukan Perppu tentang keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru,” kata Fadli dalam rilis yang diterima Swamedium.com, Rabu (12/7) kemarin.

Fadli juga menyampaikan, Perppu ini menghilangkan pasal 65 UU No.17 Tahun 2013 yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari MA dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas.

Tak hanya itu, Wakil Ketua DPR yang membidangi Polhukam ini mengatakan, spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60, juga sudah ditiadakan. Ia menjelaskan, Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013.

“Artinya, kehadiran Perppu tersebut selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada Pemerintah, juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas. Ini kemunduran total dalam demokrasi kita,” tegasnya.

Selain itu, aspek kondisi kegentingan negara juga dipertanyakan oleh Fadli. Menurut dia, jika merujuk pada Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perppu, Perppu dikeluarkan dalam suatu kondisi kegentingan yang memaksa.

“Pertanyaannya sekarang, adakah kondisi kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah membutuhkan Perppu? Kegentingan ini harus didefinisikan secara objektif. Tidak bisa parsial,” tukasnya.

Terbitnya Perppu Ormas ini dinilai Fadli akan memunculkan keresahan baru di tengah masyarakat. Di masa yang akan datang, Perppu ini berpotensi menjadi ancaman terhadap setiap kebebasan berserikat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan 28E.

“Perppu ini mengandung semangat yang sangat jauh dari semangat demokrasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Fadli berpendapat, Perppu tersebut juga dikhawatirkan menjadi alat kesewenangan Pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang kritis terhadap Pemerintah, tanpa harus melalui mekanisme persidangan lembaga peradilan.

“Hal itu berbahaya bagi jaminan keberlangsungan kebebasan berserikat di Indonesia,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Fadli juga mengisyaratkan, Perppu ini bakal ditolak oleh DPR menjadi Undang-Undang. Pasalnya, Perppu ini sarat dengan pengekangan terhadap kebebasan berserikat dan merugikan masyarakat.

“Menurut saya, Perppu diktator ini harus ditolak,” seru dia.

Untuk diketahui, menurut UU MD3 pasal 71, DPR berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap Perppu yang diajukan pemerintah untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita