Jumat, 25 September 2020

FH Unpad Desak DPR Tolak Perppu Ormas

FH Unpad Desak DPR Tolak Perppu Ormas

Foto: Salah satu aksi unjuk rasa HTI. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH Unpad)
menyatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) tidak memenuhi syarat konstitusional dan mengancam demokrasi.

Ketua PSKN FH Unpad Indra Perwira mengatakan, penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi unsur ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009.

“Dalam hal ini PSKN berpendapat bahwa Pemerintah tidak memiliki hambatan hambatan yang nyata untuk mengubah UU Ormas melalui prosedur yang normal,” kata Indra dalam keterangan persnya, Kamis (13/7).

Kedua, Perppu ormas secara substansial melakukan pembatasan-pembatasan terhadap hak berserikat, dan hak berpendapat warga negara dan menghilangkan kewenangan pengadilan dalam menilai tindakan Ormas dan ini merupakan tindakan represif pemerintah.

“Oleh karena itu, Perppu ormas berpotensi melanggar prinsip due process of law yang menjadi prinsip dasar dari konsep negara hukum,” tegas Indra.

Berikutnya yang Ketiga, Perppu merupakan produk hukum yang memiliki unsur kediktatoran karena dapat langsung berlaku tanpa melalui persetujuan DPR.

Oleh karena itu, PSKN berpendapat bahwa materi muatan Perppu hanya dapat mengatur hal-hal yang bersifat urusan pemerintahan dan tidak dapat mengatur hal-hal yang bersifat ketatanegaraan, termasuk mengatur atau membatasi hak asasi manusia.

“Atas pertimbangan di atas, kami mendesak DPR untuk secara tegas menolak Perpu tersebut pada masa sidang berikutnya,” tandas Indra.

Ia melanjutkan, PSKN juga turut mengingatkan kepada Pemerintah untuk kembali menaati UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku umum demi menjaga demokrasi dan hak asasi manusia.

Pages: 1 2

Related posts

1 Comment

  1. Yusuf

    Perppu ini justru dapat merusak kondisi kedamaian dan kerukunan yg sekarang ada di NKRI. Saya tinggal di Kab. Tapanuli Tengah yg plural agama dan suku masyakatnya. Insya Allah damai dan rukun. Namun skrg dgn dibuatnya Perppu no 2/2017 terusik dgn pertanyaan apakah negara kita sedang gawat darurat/genting??

    Reply

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.