Sabtu, 26 September 2020

HTI Menolak Keras Perppu Ormas dan Akan Gugat ke MK

HTI Menolak Keras Perppu Ormas dan Akan Gugat ke MK

Foto: Jumpa pers Hizbut Tahrir Indonesia. (Joko/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Pasca diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak keras Perppu yang diteken Presiden Joko Widodo itu.

“Perppu itu salah menilai aktivitas HTI, kami menolak Perppu. Kita bisa sebut pemerintah seperti rezim diktator atas dikeluarkannya perppu yang memberikan peluang dan jalan untuk membubarkan ormas Islam dengan cara yang sewenang wenang,” kata Ketua Umum HTI Rokhmat S Labib, dalam jumpa pers di DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7) malam.

Ia menilai penerbitan Perppu tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum, dan tidak melewati proses aturan melalui jalur pengadilan.

Selanjutnya, Rokhmat menyatakan, HTI akan menempuh jalur hukum guna menggugat Perppu yang dibacakan Menkopolhukam Wiranto itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“HTI akan melakukan langkah langkah hukum yang selanjutnya menyerahkan gugatannya lewat Prof Yusril Ihza Mahendra untuk menggugat ke MK mengenai diterbitkannya Perppu ini,” tandasnya.

Ada tiga poin yang disampaikan HTI dalam tuntutannya yang ditandatangani oleh Juru Bicara HTI Ismail Yusanto. Ketiga poin itu adalah;

1. Menolak keras terbitnya Perppu tersebut karena sesungguhnya tidak ada alasan yang bisa diterima bagi terbitnya Perppu itu, UU NO 17 Tahun 2013 tentang Ormas adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Semestinya Pemerintah menjadi pihak pertama dalam ketaatan kepada hukum. Bukan justru menghindari dan ketika merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah Ormas lalu membuat peraturan baru.

2. Secara subtansial, Perppu tersebut mengandung sejumlah poin poin yang bakal membawa negeri ini kepada era rezim diktator yang represif dan otorier. Diantaranya, pertama dihilangkannya proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas (pasal 61) membuka pintu kesewenang wenangan karena pemerintah akan bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh dan menindak ormas tanpa ada ruang bagi Ormas itu untuk membela diri. Kedua, adanya ketentuan ketentuan yang bersifat karet seperti larangan melakukan tindakan permusuhan terhadap sara (pasal 59-3), dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal menganggu pancasila dan UUD 1945 (pasal 59-4) berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas pihak lain. Ketiga adanya ketentuan pemidanaan terhadap anggota dan pengurus Ormas (pasal 82-a),menunjukan Perppu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili pikiran dan keyakinan, sesuatu yang selama ini justru ditolak.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.