Sabtu, 26 September 2020

MUI Imbau Pemerintah Gunakan Perppu Ormas untuk Kepentingan Mendesak

MUI Imbau Pemerintah Gunakan Perppu Ormas untuk Kepentingan Mendesak

Foto: Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Keormasan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada Pemerintah agar dapat menggunakan Perppu tersebut untuk kepentingan yang mendesak dan bersifat penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (13/7).

“Karena salah satu alasan diterbitkannya Perppu itu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa. MUI memahami bahwa Presiden memiliki hak subyektif untuk menentukan pengertian kegentingan yang memaksa tersebut,” katanya.

MUI dapat memahami urgensi diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan. Karena UU yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai. Sementara mekanisne perubahan UU melalui DPR membutuhkan waktu yang cukup lama.

MUI mengharapkan, kata Zainut, bahwa Perppu tersebut tidak hanya menyasar kepada salah satu ormas saja, tetapi semua ormas yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI.

“Dalam menerapkan Perppu, Pemerintah juga harus tetap menghormati proses hukum, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Karena Indonesia adalah Negara hukum dan negara demokrasi,” lanjutnya.

MUI berpendapat bahwa untuk menangani ormas yang bermasalah tidak cukup dengan membubarkan ormas melalui pendekatan hukum dan keamanan saja. Tetapi yang lebih penting adalah pengawasan, pendampingan dan pembinaan ormas tersebut agar tidak menyimpang dan bertentangan dengan Pancasila.

Lebih dari itu, Zainut mengingatkan sikap konsistensi pemerintah dalam upaya penegakan hukum juga sangat penting. Menurut dia, jangan terkesan hanya bersifat sporadis dan kagetan.

“MUI meminta kepada DPR RI untuk segera membahas dan memberikan pendapat terhadap Perppu tersebut apakah menerima atau menolaknya. Jika menolak maka Perppu tersebut akan batal demi hukum tetapi jika menerima maka Perppu tersebut akan menjadi Undang-undang,” tutup Zainut. (Ima/ls)

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.