Kamis, 01 Oktober 2020

Perppu Ormas Diterbitkan Jokowi, Ini Catatan Kritis PKS

Perppu Ormas Diterbitkan Jokowi, Ini Catatan Kritis PKS

Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan keprihatinan atas terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menjelaskan, sejumlah ‘pasal-pasal karet’ dan pengabaian proses peradilan ada dalam Perppu tersebut. Hal ini dinilai berpotensi mengubah komitmen bangsa ini dari negara hukum (rechstaat) menjadi negara kekuasaan (machtstaat).

Untuk itu, lanjut Jazuli, Fraksi PKS memberikan empat catatan kritis atas terbitnya Perppu yang dibacakan Menkopolhukam Wiranto, Rabu (12/7) kemarin. Empat catatan kritis Fraksi PKS yang diterima Swamedium.com, Kamis (13/7) selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah mengeluarkan Perppu dengan alasan UU 17/2013 tidak lagi memadai sebagai sarana mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Benarkah UU 17/2013 sudah tidak memadai? Padahal UU ini sendiri terhitung belum lama disahkan oleh DPR bersama Pemerintah, tentu dengan pembahasan yang matang mempertimbangkan kondisi kemasyarakatan yang berkembang–yang mana kondisinya tidak jauh berbeda dengan saat ini–termasuk utamanya penegasan dan penjagaan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas publik dalam proses pembinaan dan pembubaran ormas. Sehingga wajar saja jika banyak pihak yang mempertanyakan dimana letak “kegentingan yang memaksa” keluarnya Perppu.

Kedua, Perppu menganulir proses pembatalan ormas melalui peradilan sebagaimana diatur dalam UU 17/2013 lalu diganti dengan secara sepihak pemerintah dapat membatalkan ormas. Apakah hal itu tidak malah mengesampingkan upaya untuk menghadirkan supremasi hukum, sebaliknya membuka peluang tindakan yang sewenang-wenang? Ingat komitmen kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Ketiga, Perppu memangkas tahapan pemberian sanksi dalam UU 17/2013 khususnya proses dialogis dan persuasif sebelum pembubaran ormas. Apakah pemerintah berniat menafikan proses ini dalam bernegara sehingga menjadi kemuduran ( set back ) dalam berdemokrasi. Padahal demokrasi yang matang menonjolkan proses dialog untuk sebuah konsensus/permusyawaratan daripada tindakan represif.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.