Jumat, 02 Oktober 2020

PKS: Perppu Ormas Belum Bisa Jadi Rujukan Hukum

PKS: Perppu Ormas Belum Bisa Jadi Rujukan Hukum

Foto: Menkopolhukam Wiranto saat menyampaikan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas).

Sejumlah isi Perppu dinilai memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan. Selain itu pemerintah dapat mengatur perluasan larangan bagi ormas, adanya penyederhanaan tahapan penerapan sanksi, penambahan sanksi pidana, dan perluasan definisi ormas yang melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Perppu adalah kewenangan Presiden yang sah secara konstitusi. Namun, secara prosedural, Perppu ini masih harus dimintakan persetujuan kepada DPR untuk selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang.

“Perppu ini sah sebagai kewenangan Presiden dan ada tahapnya sampai nanti kita uji di DPR apakah Perppu benar-benar memenuhi syarat secara formil maupun materiil. Tentu pemerintah harus bisa meyakinkan DPR adanya unsur kegentingan yang memaksa berikut argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologisnya,” kata Jazuli dalam keterangan persnya, Kamis (13/7).

Karena itu, Jazuli berpendapat, Perppu ini belum bisa dijadikan rujukan hukum sebelum diajukan ke DPR. Terlebih, jika Perppu ini nantinya ditolak oleh DPR.

Ia juga mengingatkan, saat ini sudah ada rencana dari sejumlah pihak yang akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

“Tentu, apabila MK mengabulkan judicial review tersebut, maka dengan sendirinya akan gugur, dan tak bisa dijadikan rujukan hukum, sehingga Pemerintah harus taat hukum dan melaksanakan secara konsekuen UU 17/2013,” tutupnya. (ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.