Kamis, 21 Januari 2021

Politikus Hanura Miryam Haryani Terancam 12 Tahun Penjara

Politikus Hanura Miryam Haryani Terancam 12 Tahun Penjara

Foto: Politikus Partai Hanura Miryam S Haryani. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Terdakwa Miryam S Haryani terancam hukuman 12 tahun penjara setelah didakwa melakukan perbuatan berlanjut saat memberikan keterangan palsu. Hal itu merujuk Pasal 22 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Banner Iklan Swamedium

Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan Nomor 40/24/07/2017 atas nama mantan anggota Komisi II DPR dan Badan Anggaran (Banggar) 200-2014 yang saat ini menjadi anggota Komisi V dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani.

Dakwaan dibacakan Jaksa yang diketuai Kresno Anto Wibowo dengan anggota Ikhsan Fernandi Z, Luki Dwi Nugroho, dan Roy Riady di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/7).

Dalam surat dakwaan yang hanya lima lembar itu, Jaksa Kresno membeberkan perbuatan Miryam yang dilakukan dalam kurun waktu 23 Maret hingga 30 Maret yang 2017 bertempat di Pengadilan Tipikor Jakarta atau tempat lainnya.

Miryam didakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Jaksa KPK memandang apa yang dilakukan Miryam itu sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut yang dilakukan Miryam saat dirinya menjadi saksi dalam persidangan perkara korupsi persetujuan anggaran dan proyek pengadaan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012 atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto dengan perkara Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.

“Dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang menerangkan bahwa antara lain, adanya penerimaan uang dari Sugiharto,” tutur Jaksa Kresno seperti dikutip Sindonews.

Oleh karena itu, Jaksa Kresno menilai perbuatan Miryam itu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 junto Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2011 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mengacu ketentuan Pasal 22, Miryam terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pasal ini secara utuh berbunyi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Sementara Pasal 35 ayat 1 menyatakan, setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Ayat 2, orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Ayat 3, tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.‎ (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.