Rabu, 30 September 2020

Politikus Hanura Miryam Haryani Terancam 12 Tahun Penjara

Politikus Hanura Miryam Haryani Terancam 12 Tahun Penjara

Foto: Politikus Partai Hanura Miryam S Haryani. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Terdakwa Miryam S Haryani terancam hukuman 12 tahun penjara setelah didakwa melakukan perbuatan berlanjut saat memberikan keterangan palsu. Hal itu merujuk Pasal 22 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan surat dakwaan Nomor 40/24/07/2017 atas nama mantan anggota Komisi II DPR dan Badan Anggaran (Banggar) 200-2014 yang saat ini menjadi anggota Komisi V dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani.

Dakwaan dibacakan Jaksa yang diketuai Kresno Anto Wibowo dengan anggota Ikhsan Fernandi Z, Luki Dwi Nugroho, dan Roy Riady di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/7).

Dalam surat dakwaan yang hanya lima lembar itu, Jaksa Kresno membeberkan perbuatan Miryam yang dilakukan dalam kurun waktu 23 Maret hingga 30 Maret yang 2017 bertempat di Pengadilan Tipikor Jakarta atau tempat lainnya.

Miryam didakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Jaksa KPK memandang apa yang dilakukan Miryam itu sebagai perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut yang dilakukan Miryam saat dirinya menjadi saksi dalam persidangan perkara korupsi persetujuan anggaran dan proyek pengadaan pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012 atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto dengan perkara Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.

“Dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan mencabut semua keterangannya yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang menerangkan bahwa antara lain, adanya penerimaan uang dari Sugiharto,” tutur Jaksa Kresno seperti dikutip Sindonews.

Oleh karena itu, Jaksa Kresno menilai perbuatan Miryam itu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 junto Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2011 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.