Rabu, 30 September 2020

Terbitnya Perppu Ormas Cermin Lahirnya Negara Kekuasaan

Terbitnya Perppu Ormas Cermin Lahirnya Negara Kekuasaan

Foto: Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan, SH, MH. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Perppu sebagaimana termaktub di pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun dari kedua pasal di atas memberikan syarat bahwa presiden boleh mengeluarkan Perppu adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Persyaratan itu bersifat mutlak, karena dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan kesewenang-wenangan (arbitrary action) yang dilakukan Presiden.

Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan berpendapat, lahirnya Perppu Ormas ini bentuk matinya negara hukum (Rechtstaat) dan lahirnya negara kekuasaan (Machtstaat).

“Penerbitan Perppu memang hak subjektif Presiden, akan tetapi persyaratan-persyaratan pembuatan Perppu menjadi ranah publik karena akibat penerbitan Perppu oleh Presiden langsung mengikat warga negara dan menimbulkan akibat (implikatif) bagi warga negara,” kata Chandra di Jakarta, Kamis (13/7).

Sehingga, lanjut Chandra, persyaratan-persyaratan pembuatan Perppu, Presiden harus tunduk kepada maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-undangan.

Dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu keadaan dimana adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; sementara Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

“Bahwa apabila keadaan genting dikaitkan dengan konteks keberadaan ormas yang diduga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Seharusnya pemerintah membawa ke pengadilan untuk membuktikannya bukan malah menggunakan tafsir subyektif penguasa, ini namanya represif dan diktator,” tegas Chandra.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.