Jumat, 02 Oktober 2020

YLBHI Protes Keras Diterbitkannya Perppu Ormas

YLBHI Protes Keras Diterbitkannya Perppu Ormas

Foto: Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menanggapi penerbitan Perppu 2/2017 tentang Tentang Perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwasannya Perppu tersebut memiliki enam kesalahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-VII/2009.

YLBHI berpendapat, sepintas penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada suatu niat yang baik dimana Pemerintah akan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, namun berdasarkan pengamatan YLBHI, setidaknya terdapat enam kesalahan.

“Pertama secara prosedural penerbitan Perppu tersebut tidak memenuhi 3 syarat sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 38/PUU-VII/2009 yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang,” jelas Ketua Umum YLBHI, Asfinawati dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (13/7).

Asfina melanjutkan, adanya kekosongan hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembutan UU. Terakhir syarat tersebut tidak terpenuhi karena tidak ada situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas.

Selanjutnya, kebebasan berserikat merupakan hak yang ada dalam Konstitusi dan berbagai UU yang harus dijamin dan dilindungi oleh Pemerintah. Perpu tersebut mengandung muatan pembatasan kebebasan untuk berserikat yang tidak legitimate. Pembatasan kebebasan berserikat hanya bisa dibatasi apabila diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain.

“Keamanan nasional, misalnya untuk melindungi keberadaan suatu bangsa atau keutuhan teritorialnya atau kemerdekaan politik melawan kekerasan atau ancaman kekerasan,” jelas Asfina.

Keamanan nasional misalnya tidak bisa diberlakukan sebagai alasan untuk memberlakukan pembatasan untuk mencegah ancaman yang bersifat lokal atau relatif terisolasi kepada hukum dan ketertiban, Sebagai dalih untuk memberlakukan pembatasan yang kabur atau sewenang-wenang dan hanya bisa diberlakukan ketika terdapat perlindungan yang memadai dan pemulihan efektif untuk pelanggaran.

Ketiga, Lanjut Asfina, Perppu sebagai mana dimaksud juga menegaskan arogansi negara karena mengabaikan serta meniadakan proses hukum dalam pembekuan kegiatan ormas.

Keempat, Perppu ini menambah ketentuan pidana yaitu “penistaan agama”. Istilah yang sebelumnya tidak dikenal baik dalam pasal 156a KUHP maupun UU 1/PNPS/1965 yang menjadi asal usul penodaan agama dalam pasal 156a KUHP.

Kelima, Perppu ini melanggengkan pasal karet warisan zaman revolusi yaitu penyalahgunaan, penodaan terhadap agama yang telah memakan banyak sekali korban dengan tindakan yang berbeda-beda karena memang ketentuan ini tidak jelas definisinya. Padahal pasal penyalahgunaan dan penodaan agama selama ini sering digunakan oleh orang/kelompok intoleran atau radikal untuk menyeragamkan praktek keagamaan atau keyakinan.

Keenam, Perppu ini menambah berat pemidanaan penyalahgunaan dan penodaan agama dari maksimal 5 tahun menjadi seumur hidup atau paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Asfina menegaskan, bahwa upaya negara menjaga kedaulatan Bangsa dan Falsafah Negara ini, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana mandat Konstitusi.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.