Jumat, 02 Oktober 2020

Polemik Angket KPK, Yusril: Todung Kehilangan Kejernihan Berpikir

Polemik Angket KPK, Yusril: Todung Kehilangan Kejernihan Berpikir

Foto: Todung Mulya Lubis dan Yusril Ihza Mahendra. (ilustrasi/ist)

Jakarta, Swamedium.com — Pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra membantah balik apa yang dikatakan Todung Mulya Lubis bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tatanegara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebelumnya Todung mengatakan, karena pemahamannya tradisional, Yusril hanya memahami pembagian kekuasaan ke dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga dia menyebutkan bahwa KPK adalah bagian dari eksekutif sehingga bisa dilakukan angket oleh DPR.

Yusril mengatakan, dia sangat faham tentang auxiliary agencies yang disebutkan Todung, sebagai lembaga penunjang yang ditempatkan dalam posisi indepdenden. Namun, keberadaan lembaga seperti itu, menurut Yusril, tidak terlepas dimanakah ranah atau rumpun dari auxiliary agencies itu berada.

“KPK itu dalam hal melakukan tugasnya di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi adalah sama dengan Kejaksaan, dan karenanya berada dalam ranah atau rumpun eksekutif,” kata Yusril melalui keterangan tertulisnya yang diterima Swamedium.com, Kamis (13/7).

Menurut Yusril, kedua institusi itu dapat ditarik keberadaannya kepada Pasal 24 ayat 1 UUD 45 sebagai badan-badan lain yang tugasnya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Hanya bedanya secara struktural, lanjut Yusril, kejaksaan berada di bawah Presiden sedangkan KPK tidak berada di bawah lembaga manapun.

Lebih lanjut Yusril menjelaskan, lembaga-lembaga lain yang bahkan disebut dalam Pasal 23 UUD 45 seperti Bank Indonesia adalah lembaga yang independensinya ditegaskan oleh konstitusi. Seperti, Dewan Gubernur BI, sebagaimana komisioner KPK dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden.

Namun dalam angket terhadap skandal Bank Century, lanjut Yusril, angket DPR langsung atau tidak langsung ditujukan kepada Bank Indonesia.

“Kalau BI sebagai lembaga negara independen yang bukan sekedar auxiliary agency seperti dikatakan Todung, bisa diangket DPR, maka atas dasar apa Todung mengatakan KPK tidak bisa diangket?,” sergahnya.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.