Selasa, 15 September 2020

JIMI: Perppu Ormas, Bukti Pemerintah Anti-Pancasila Harus Dibubarkan

JIMI: Perppu Ormas, Bukti Pemerintah Anti-Pancasila Harus Dibubarkan

Foto: Menkopolhukam Wiranto saat menyampaikan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017. (ist)

Banda Aceh, Swamedium.com — Penerbitan PERPPU No. 2 Tahun 2017 tentang ormas merupakan bentuk kepanikan rezim saat ini. Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) menilai langkah itu merupakan neo-kolonialisme.

Pasal dari Perppu sangat dinamis sehingga mudah dijadikan alat rezim bagi yang mengkritisi pemerintah.

Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Don Zakiyamani mengatakan, pihaknya sepakat dengan uraian beberapa ahli hukum tata negara yang menilai penerbitan Perppu tidak sesuai dengan UUD 45 pasal 22 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009.

“Tidak ada urgensi dan krusial diterbitkannya Perppu itu, katanya melalui siaran pers yang diterima Swamedium.com, Jumat (14/7).

Untuk itu, JIMI mendesak DPR menolak Perppu tersebut. JIMI menilai bukan hanya kemunduran demokrasi yang terjadi, akan tetapi Perppu merupakan bentuk kemunafikan rezim yang dahulunya anti-otoritarian namun sekarang ingin berbuat otoriter.

“Jangan sampai rezim menggunakan perppu sebagai senjata bagi pemberangusan demokrasi,” tegas Don.

JIMI menilai, rezim tak paham Pancasila sehingga berbuat tak pancasilais walaupun dasar penerbitan dipropagandakan karena ingin selamatkan pancasila.

“Justru dengan adanya Perppu ini, pemerintah saat ini yang anti-pancasila wajib dibubarkan,” tandas Don.

Don juga mengajak TNI dan Polri bersama wakil rakyat harus membasmi pemerintahan yang anti-pancasila. Karena itu, pihaknya mendesak institusi yang pro-pancasila segera membubarkan pemerintahan yang anti-pancasila.

“Maling teriak maling merupakan modus bagi rezim yang ingin kekuasaannya bebas dari kritik serta ciri neo-koloniliasme,” ujar Don.

Selain itu, JIMI mendukung langkah-langkah MRI dan Sri Bintang Pamungkas untuk melaksanakan SI guna menggantikan pemerintahan yang cenderung melanggar konstitusi. JIMI berharap tokoh seperti Yusril Ihza Mahendra dapat meluruskan kesalahan berpikir rezim.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.