Selasa, 29 September 2020

Media Asing Ikut Soroti Terbitnya Perppu Ormas

Media Asing Ikut Soroti Terbitnya Perppu Ormas

Foto: Salah satu unjuk rasa Hizbut Tahrir Indonesia. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Sejumlah media asing ikut menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat atau Perppu Ormas yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Star Tribune mengutip pernyataan aktivis HAM dari Human Rights Watch Andreas Harsono yang menyebut bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menindak kelompok yang melanggar undang-undang. Namun, membubarkan kelompok tersebut justru tindakan kejam.

“Melarang setiap organisasi berdasarkan ideologis adalah tindakan kejam yang merongrong hak kebebasan berserikat dan berekspresi. Padahal rakyat Indonesia telah berjuang keras untuk membangun ini sejak kediktatoran Suharto,” kata Harsono.

Sementara The Washington Post, menulis bahwa aktivis hak asasi manusia menyatakan bahwa keputusan Jokowi telah melanggar hak atas kebebasan berserikat dan berekspresi.

Mereka juga menjelaskan bahwa itu dapat dikategorikan pelanggaran HAM, meskipun keputusan itu didukung oleh kelompok moderat, Nahdlatul Ulama.

“Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di New York mengutuk langkah tersebut,” tulis The Washington Post, Kamis (13/7) kemarin.

Media Amerika Serikat itu menulis bahwa perppu ormas itu diterbitkan pemerintah untuk menghindari proses pengadilan saat membubarkan HTI.

Mengingat, untuk membubarkan ormas di Indonesia memerlukan waktu yang panjang jika menempuh jalur peradilan.

“Kemungkinan HTI merupakan salah satu sasaran setelah pemerintah mengumumkan pada Mei lalu akan membubarkan kelompok tersebut,” tulisnya lagi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan, Wiranto mengumumkan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Peraturan itu akan menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Kata dia, keputusan itu untuk melindungi kesatuan dan persatuan Indonesia sebagai sebuah negara yang tidak mendiskreditkan kelompok lain.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.