Jumat, 25 September 2020

Din Syamsudin: Sejak Dulu Indonesia Telah Menegakkan Khilafah

Din Syamsudin: Sejak Dulu Indonesia Telah Menegakkan Khilafah

Foto: Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Khilafah adalah salah satu ajaran sentral Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits, maka seorang Muslim tidak boleh menafikannya.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin menulis bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi (khalifatullah fil ardh) luas disepakati oleh ulama pramodern dan modern. Hal ini membawa pemahaman bahwa misi keilahian manusia adalah membangun bumi, mengembangkan peradaban dunia untuk kemaslahatan kemanusiaan.

Konsep “khilafatullah fil ardh/kekuasaan Tuhan di bumi (God’s Vicegerency on Earth)” bisa dibandingkan dengan konsep Kristiani ttg “Kerajaan Tuhan” (Christendom).

Lebih lanjut, ia menulis jika khilafah dipahami sebagai “kekuasaan politik/political authority” atau “lembaga politik-pemerintahan/political institution” tidak menjadi kesepakatan ulama; hanya beberapa ulama yang berpendapat demikian seperti Rasyid Ridha (w. 1935), Abul Kalam Azad (w. 1958), dan An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, (w. 1977). Mereka menginginkan Sistem Khilafah didirikan kembali sejak pembubaran Kekhalifahan Utsmani oleh Kemal Ataturk di Istanbul pada 1924.

Pendirian Khilafah sebagai lembaga dan sistem politik sudah lama dikritik termasuk oleh Ibnu Khaldun (w. 1406), Abduh (w. 1905), dan Ali Abd Raziq (w. 1960), bahwa khilafat historis yang pernah ada setelah masa Khulafaur Rasyidun adalah sesungguhnya kerajaan, dan Islam tidak membawa konsep tentang bentuk atau sistem pemerintahan tertentu.

Pada era modern, negara-negara Muslim sudah terbentuk sebagai negara-bangsa (nation-state) dalam bentuk/sistem pemerintahan yang beragam. Negara Pancasila adalah kesepakatan bangsa Indonesia. Din menjelaskan pada Muktamar Muhammadiyah Tahun 2015 bahwa Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah atau Negara Kesepakatan dan Kesaksian.

Dalam pidatonya pada 1 Juni 2012 di MPR-RI dengan tajuk serupa, Din mengajak seluruh komponen bangsa harus menegakkannya, dan terhadap segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pancasila harus diluruskan. Dalam hal ini, terdapat banyak bentuk penyimpangan, baik yang bersifat keagamaan, maupun isme-isme lain seperti komunisme, sekularisme, liberalisme, kapitalisme, dan berbagai bentuk ekstrimisme lainnya.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.