Senin, 16 Mei 2022

Din Syamsudin: Sejak Dulu Indonesia Telah Menegakkan Khilafah

Din Syamsudin: Sejak Dulu Indonesia Telah Menegakkan Khilafah

Foto: Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Khilafah adalah salah satu ajaran sentral Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits, maka seorang Muslim tidak boleh menafikannya.

Banner Iklan Swamedium

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin menulis bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi (khalifatullah fil ardh) luas disepakati oleh ulama pramodern dan modern. Hal ini membawa pemahaman bahwa misi keilahian manusia adalah membangun bumi, mengembangkan peradaban dunia untuk kemaslahatan kemanusiaan.

Konsep “khilafatullah fil ardh/kekuasaan Tuhan di bumi (God’s Vicegerency on Earth)” bisa dibandingkan dengan konsep Kristiani ttg “Kerajaan Tuhan” (Christendom).

Lebih lanjut, ia menulis jika khilafah dipahami sebagai “kekuasaan politik/political authority” atau “lembaga politik-pemerintahan/political institution” tidak menjadi kesepakatan ulama; hanya beberapa ulama yang berpendapat demikian seperti Rasyid Ridha (w. 1935), Abul Kalam Azad (w. 1958), dan An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, (w. 1977). Mereka menginginkan Sistem Khilafah didirikan kembali sejak pembubaran Kekhalifahan Utsmani oleh Kemal Ataturk di Istanbul pada 1924.

Pendirian Khilafah sebagai lembaga dan sistem politik sudah lama dikritik termasuk oleh Ibnu Khaldun (w. 1406), Abduh (w. 1905), dan Ali Abd Raziq (w. 1960), bahwa khilafat historis yang pernah ada setelah masa Khulafaur Rasyidun adalah sesungguhnya kerajaan, dan Islam tidak membawa konsep tentang bentuk atau sistem pemerintahan tertentu.

Pada era modern, negara-negara Muslim sudah terbentuk sebagai negara-bangsa (nation-state) dalam bentuk/sistem pemerintahan yang beragam. Negara Pancasila adalah kesepakatan bangsa Indonesia. Din menjelaskan pada Muktamar Muhammadiyah Tahun 2015 bahwa Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah atau Negara Kesepakatan dan Kesaksian.

Dalam pidatonya pada 1 Juni 2012 di MPR-RI dengan tajuk serupa, Din mengajak seluruh komponen bangsa harus menegakkannya, dan terhadap segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran terhadap Pancasila harus diluruskan. Dalam hal ini, terdapat banyak bentuk penyimpangan, baik yang bersifat keagamaan, maupun isme-isme lain seperti komunisme, sekularisme, liberalisme, kapitalisme, dan berbagai bentuk ekstrimisme lainnya.

Din menegaskan kepada umat Islam, Khilafah sebagai ajaran Islam yang mulia tidak boleh dinafikan khususnya oleh umat Islam. Maka diperlukan penafsiran baru yang lebih kontekstual terhadap khilafah, khususnya dalam konteks NKRI yang berdasarkan Pancasila

Din menjabarkan bawah Khilafah dapat dipahami membawa pesan kesatuan, persatuan, dan kebersamaan umat Islam secara nasional, maka di Indonesia telah mengambil konsep tersebut dalam bentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dapat berfungsi sebagai organisasi payung atau tenda besar bagi seluruh umat Islam. Dengan demikian, ini lah konsep khilafah yang telah diterapkan di Indonesia.

Begitupun secara global, khilafah sudah mengambil bagian pada tingkat pemerintahan, Organisasi Kerjasama Islam/OKI, dan pada tingkat umat, Liga Muslim Sedunia (Rabithah ‘Alam Islamy).

Pada kedua manifestasi khilafah tersebut, dengan esensi persatuan keumatan (ukhuwah Islamiyah), tidak boleh mengingkari, mengubah, atau mengganti sistem politik dan pemerintahan yang ada.

Din memahami dan sering membicarakan konsep khilafah pada fora internasional bahwa konsep khilafah yang bersifat mondial dapat diwujudkan dalam bentuk persatuan dan kebersamaan umat Islam dalam kemajemukan warna kulit, bahasa dan budaya yg mencerminkan kesatuan visi kehidupan dan peradaban global berdasarkan nilai-nilai Islam.

Dalam hal ini, tulisnya, konsep khilafah dapat diterapkan dalam bentuk adanya lembaga mondial yang mempersatukan seluruh umat Islam, seperti Vatikan mempersatukan umat Katholik sedunia. Umat Katholik di negara mana pun sangat tunduk dan patuh kepada Vatikan, tanpa mengabaikan sistem nasional masing-masing bangsa.

Vatikan adalah lembaga sangat berpengaruh, baik dalam urusan keagamaan maupun non keagamaan, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Memang Vatikan memisahkan antara agama dan politik, tapi Vatikan berfungsi dan diperlakukan sebagai negara”. Buktinya, kaji dia, ada Kedutaan Besar Takhta Suci di banyak negara termasuk Indonesia, dan ada Kedutaan Besar banyak negara termasuk Indonesia di Vatikan. Kedutaaan-kedutaan itu mengurusi masalah-masalah bilateral baik keagamaan, maupun politik, ekonomi, dan budaya. Vatikan juga terlibat dalam banyak masalah peradaban, seperti konflik, kemiskinan, pengungsi, dan SDGs. Din sering hadir di Vatikan dan bertemu Paus Benediktus XVI dan Paus Fransiscus dalam fora interfaith dialogue tentang masalah yang lebih luas dari isu-isu keagamaan sempit, seperti terakhir tentang climate change and global warming (bahkan menjadi anggota Grup Ethics in Action untuk environment di bawah kendali Pointifical Academy of Science).

Din berpedapat, bagi umat Islam yang ingin membentuk khilafah mondial dapat meniru Vatikan dengan mentransformasi konsep khilafah ke dalam suatu lembaga mondial tanpa menegasi sistem nasional masing-masing negara meskipun walau tidak semua Muslim mau bergabung.

Din mengatakan berbagai penjelasan di atas itu merupakan solusi terhadap masalah hubungan khilafah dan Negara Pancasila. Khilafah tidak diabaikan tapi Negara Pancasila tetap ditegakkan. Dan sedari dulu, bagi umat Islam, integrasi wawasan keagamaan dan wawasan keindonesiaan sudah melekat. (Ima)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita