Sabtu, 24 Oktober 2020

Kapitra Ampera: Perppu Ormas, Penyempurnaan atau Pemusnahan?

Kapitra Ampera: Perppu Ormas, Penyempurnaan atau Pemusnahan?

Foto: DR. M. KAPITRA AMPERA, SH.,MH TIM ADVOKASI GNPF-ULAMA (ist)

Oleh: Dr. M. Kapitra Ampera SH, MH

Jakarta, Swamedium.com — Suatu negara hukum mensyaratkan adanya konstitusi (undang-undang) yang tidak hanya mengatur masyarakat namun juga mengatur kekuasaan agar kekuasaan pemerintah di suatu negara tidak berjalan sewenang-wenang. Penegakan Hukum (Law Enforcement) serta kebijakan hukum (Government Policy) Indonesia saat ini telah melenceng/mengabaikan undang-undang. Kekuasaan yang dimiliki Negara untuk mengatur rakyatnya dijadikan alat bagi negara untuk mengendalikan hukum sesuai dengan kehendak penguasa.

Pada dasarnya, setiap kebijakan negara maupun penegakan hukum yang dilakukan oleh negara haruslah sesuai dengan konstitusi. Kebijakan pemerintah dan penggunaan kekuasaan yang represif akan mengabaikan konstitusi untuk mencapai tujuan dan kepentingan pemerintah.

Seperti saat ini, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) no. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dirasa telah mengabaikan konstitusi dan mengukung hak-hak masyarakat dalam berdemokrasi untuk berserikat dan berkumpul.

Pengabaian konstitusi tampak dari penerbitan Perppu yang tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang disyaratkan untuk menerbitkan suatu perppu yaitu adanya “Keadaan Memaksa”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan telah dengan tegas menyatakan bahwa Penetapan Perppu oleh Presiden adalah dalam hal ihwal Kegentingan yang Memaksa. Pada penjelasan pasal 22 ayat 1 UUD 1945 bahkan disebutkan bahwa Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden.

Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Lantas, apa yang menjadi dasar ukuran suatu keadaan yang genting, yang harus menjamin keselamatan negara, sehingga Presiden harus menerbitkan Perpu tersebut.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.