Jumat, 25 September 2020

Perppu Ormas, Alat Gebuk Pemerintah terhadap Organisasi yang Kritis

Perppu Ormas, Alat Gebuk Pemerintah terhadap Organisasi yang Kritis

Foto: Ketua DSKS Kota Solo Muinuddinillah Basri. (Timlo.net)

Solo, Swamedium.com — Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan hanya untuk menyingkirkan organisasi kritis terhadap kebijakan pemerintah.

“Jelas-jelas Perppu ini digunakan untuk menggebuk organisasi atau kelompok yang kritis,” terang Ketua DSKS, Muinuddinillah Basri, seperti dikutip Timlo, Jumat (14/7).

Selain itu, DSKS juga berpendapat, penerbitan Perppu dinilai sebagai langkah yang terburu-buru yang diambil oleh Presiden, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Muin, Perppu yang baru saja diterbitkan tersebut berpotensi memunculkan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pasalnya, beberapa pasal dalam Perppu itu memungkinkan pemerintah dapat membubarkan ormas sesuai kepentingan mereka. Hal ini seperti termaktub dalam Pasal 62 dan 80A, menyebutkan ormas dapat dibubarkan tanpa melalui jalur persidangan. Ormas hanya diberikan satu kali peringatan kemudian bisa dibubarkan.

Di sisi lain, lanjut Muin, Perppu dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Pasal 28 UUD 1945 dan UU HAM No 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa kemerdekaan berkumpul dan berserikat dijamin oleh negara.

“Parahnya lagi, Perppu tersebut digunakan untuk tuduhan intoleransi, anti-Pancasila. Padahal, mereka orang-orang yang ingin menegakkan Pancasila dan UUD 45,” tandasnya. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.