Selasa, 29 September 2020

Pradipa Yoedhanegara: Suara Rakyat Bukanlah Suara Para Taipan

Pradipa Yoedhanegara: Suara Rakyat Bukanlah Suara Para Taipan

Foto: Pradipa Yoedhanegara. (Dok. pribadi)

Oleh: Pradipa Yoedhanegara*

Jakarta, Swamedium.com — Sudah lama sekali kita tidak pernah mendengar jargon yang sering diteriak’kan dengan lantang oleh para aktivis dinegeri ini tentang “Vox Populi, Vox Dei” yaitu tentang Suara Rakyat adalah Suara Tuhan ataupun Jargon lainnya para aktivis yang selalu berteriak “Membela Yang benar, bukan membela yang bayar” saat mereka berorasi dalam suasana demonstrasi.

“Jargon” tersebut diatas sebenarnya adalah untuk mengingatkan begitu pentingnya seorang presiden mendengarkan aspirasi/suara rakyat sebagai suara Tuhan, ketika dia ditunjuk dan diangkat sumpahnya untuk memimpin negeri ini, bukan malah mengesampingkan suara rakyat dengan hanya mengakomodir seluruh aspirasi para investor dan taipan dinegeri ini.

Bukan hanya para aktivis saja sebenarnya yang sering berbicara mengenai “adagium” Vox Populi Vox Dei, hal tersebut juga sangat sering diucapkan oleh para politikus di parlemen maupun para pakar hukum kita di negeri ini diawal reformasi bergulir, Namun kini semuanya telah terdiam seolah lelah dan tak berdaya menghadapi kekuasaan rezim yang kini belajar menjadi otoriter yang mencengkram dan hampir membelengu negeri tercinta yang baru berkuasa seumur jagung tersebut. 

Makna dari, “suara rakyat adalah suara Tuhan”, artinya adalah suara rakyat harus dapat dihargai sebagai penyampai kehendak dari “Ilahi”. Konteks dari perkataan ini salah satunya ialah ucapan hakim yang telah meneguhkan suara para juri dalam perkara di pengadilan.

Dalam sistem negara yang menganut paham demokrasi memang menggambarkan sebuah pengagungkan yang luar biasa terhadap prinsip kedaulatan rakyat (grass root). Sedemikian tingginya posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan sehingga diserupakan dengan suara atau pun kehendak illahiyah yang maha kuasa.

Karena saking agungnya suara rakyat menjadi mutlak dan wajib diperturutkan, tidak boleh diabaikan dan di inkari hanya ketika sedang berkampanye saja membutuhkan dukungan rakyat, tapi setelah duduk diposisi pemerintahan, bisa dengan mudahnya mempecundangi rakyat sebagai pemberi mandat dalam kekuasaan dinegeri demokrasi seperti yang kita anut ini.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.