Selasa, 17 Mei 2022

YLKI Desak Presiden Jokowi Copot Menteri Agama

YLKI Desak Presiden Jokowi Copot Menteri Agama

Foto: Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Sengkarut masalah calon jamaah umroh yang ditelantarkan oleh biro umroh hingga detik ini belum terselesaikan. Ribuan bahkan puluhan ribu calon jemaah umroh tidak atau belum diberangkatkan biro umroh. dan untuk menarik dananya kembali (refund) juga bukan perkara gampang. 

Banner Iklan Swamedium

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi Menteri Agama atas ketidakmampuannya menangani permasalahan yang dihadapi calon jamaah umroh.

“Sampai detik ini semua pengaduan konsumen jamaah umroh di YLKI belum mendapatkan respon konkrit dari biro umroh, dan Kemenag seperti “tuna wicara” dengan persoalan yang dihadapi calon jemaah umroh,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui rilisnya yang diterima Swamedium.com, Jumat (14/7) malam.

Lebih lanjut, Kementerian Agama (Kemenag) praktis tak berdaya menghadapi biro umroh yang kian jumawa. Terbukti, kata Tulus, undangan mediasi oleh Kemenag, Senin (10/7) lalu, tidak dihadiri oleh First Travel. Padahal, itu adalah undangan mediasi yang ketiga.

Dalam mediasi tersebut, bahkan pihak Kemenag membuat pernyataan bahwa sebenarnya, Kemenag tidak bisa ikut intervensi masalah wanprestasi biro umroh kepada calon jamaah umroh.

“Ini jelas pernyataan konyol dan memalukan, bagaimana mungkin Kemenag tidak bisa ikut intervensi terhadap biro umroh nakal, sementara Kemenag adalah regulator yang memberikan izin operasi biro umroh?,” ujar Tulus.

“Ini merupakan kegagalan Menteri Agama dalam mengawasi kinerja anak buahnya (Dirjen Haji dan Umroh), plus kegagalan Menteri Agama mengawasi biro umroh,” sergahnya.

Tulus juga menyoroti peran Kementerian Agama yang sangat pasif dalam menangani permasalahan ini, padahal, kata Tulus, jelas-jelas Kemenag adalah institusi yang paling berkompeten menertibkan dan memberikan sanksi keras dan tegas pada biro umroh nakal yang memeras dana calon jemaah umroh.

“Seharusnya Menteri Agama bisa menghentikan upaya promosi atau penjualan paket umroh dari biro umroh bermasalah tersebut kepada calon jemaah, yang hingga kini masih terus berlangsung,” tegasnya.

YLKI juga mengimbau masyarakat agar jangan sekali-kali melakukan pendaftaran diri pada biro umroh bermasalah, karena banyak menelantarkan calon jemaahnya.

“Jangan percaya iming iming paket murah, apapun bentuknya. Calon jamaah yang mendaftar sekarang akan bernasib sama dengan calon jemaah sebelumnya. Sebab uang jamaah yang baru mendaftar akan dipakai oleh biro umroh untuk memberangkatkan calon jemaah yang telantar itu. Begitu seterusnya, gali lubang tutup lubang,” imbaunya.

Data per 06 Juni 2017, YLKI telah menerima 6.678 pengaduan jemaah umroh, dan 3.825 pengaduan diantaranya adalah calon jemaah First Travel (pengaduan tertinggi). Selain First Travel, biro umroh yang banyak diadukan konsumen ke YLKI adalah PT Ustmaniyah Hannien Tour (1.821 pengaduan), PT Kafilah Rindu Ka’bah (954 pengaduan), PT Komunitas Jalan Lurus_ (122 pengaduan), PT Basmallah Tour and Travel (33 pengaduan) dan PT Mila Tour Group sebanyak 24 pengaduan. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita