Rabu, 30 September 2020

Selamat Datang Rezim Tirani

Selamat Datang Rezim Tirani

Foto: Ilustrasi rezim tirani (Repelita)

Tangerang Selatan, Swamedium.com — Innalilahi Wa’inna illaihi Rodziun, sengaja bukan kata salam yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka dalam tulisan yang saat ini saya buat karena pemerintah dibawah rezim tuan presiden jokowidodo telah mengundangkan PERPPU No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

PERPPU No. 2 Tahun 2017 yang kini menuai konflik dan polemik didalam masyarakat yang memang secara prinsip merupakan Hak Preogratif Presiden yaitu Hak Subyektif “Terbatas” Presiden yang dimiliki dan melekat pada seorang presiden yang juga merupakan simbol dari kepala pemerintahan dinegeri ini.

Untuk pendukung rezim ini mungkin keluarnya PERPPU tersebut dianggap sebagai sebuah “Keberanian” dari seorang Presiden karena dalam mengeluarkan Perpu seorang Presiden tidak lepas dari perdebatan tentang subyektifitas presiden dalam menafsirkan “hal kegentingan memaksa” yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Penafsiran subyektifitas Presiden dalam pasal 22 harus dibedakan dengan penafsiran obyektif yang diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. Dalam kondisi bahaya atau tidak normal, UUD Negara RI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada presiden memang untuk melakukan tindakan khusus. Tindakan khusus yang diberikan oleh UUD 1945 diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22. Dalam Pasal 12 secara jelas dan gamblang menyebutkan Presiden menyatakan “Keadaan Bahaya”. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya wajib ditetapkan dengan mekanisme undang-undang.

UUD 1945 dengan secara tegas dan gamblang juga mengamanatkan adanya undang-undang yang terlebih dahulu mengatur keadaan bahaya yang saat ini diatur lebih lanjut dalam UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Terhadap keadaan bahaya yang diatur dalam UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 ini menyatakan, Presiden hanya dapat menafsirkan secara “Obyektif”. Dalam hukum tata negara tidak tertulis dikenal dengan sebutan doktrin “Noodstaatsrecht”.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.