Rabu, 30 September 2020

Fahira: Jokowi, yang Genting itu Utang Bukan Ormas

Fahira: Jokowi, yang Genting itu Utang Bukan Ormas

Foto: Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) melahirkan banyak kontroversi dan kegaduhan baru.

Keadaan mendesak dan genting untuk menyelesaikan masalah hukum terkait ormas secara cepat tanpa proses pengadilan sehingga butuh Perppu dianggap berlebihan dan melangkahi kewenangan pengadilan sebagai salah satu pilar demokrasi.

Senator Jakarta Fahira Idris berpendapat, UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas masih memadai digunakan Pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tentunya, kata Fahira, dengan melalui mekanisme pengadilan sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Ia melanjutkan, pada Bab Larangan (Pasal 59 ayat 4) UU No.17 Tahun 2013 sudah jelas dinyatakan bahwa ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

“Yang punya potensi membuat negeri ini genting adalah utang luar negeri kita yang semakin membengkak, bukan soal aturan ormas, karena undang-undang ormas yang sekarang masih memadai. Presiden fokus saja menyelesaikan soal utang ini, biarkan menteri menteri terkait mengurusi ormas ormas antipancasila dan menyeret mereka ke pengadilan,” kata Fahira, melalui siaran persnya yang diterima Swamedium.com, Senin (17/7).

Menurut Wakil Komite III DPD RI itu, yang membedakan negara demokrasi dan bukan demokrasi adalah sejauh mana lembaga peradilan diberi peran dalam menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan.

Ia berpendapat, jika negara tersebut demokratis, maka lembaga peradilan menjadi aktor kunci menjaga check and balance dari pemegang kekuasaan sehingga akuntabilitasnya terjaga sebagaimana aturan main dari demokrasi.

Lebih lanjut, Fahira mengatakan, lembaga peradilan dalam negara demokrasi juga sebagai pemasti agar tidak ada kebijakan pemegang kekuasaan yang melanggar HAM.

“Publik tidak bisa disalahkan jika menganggap Perppu ini menyemai benih-benih otoriter. Karena sekali lagi dalam negara demokrasi hanya lembaga peradilan yang paling obyektif memutuskan sebuah tindakan itu pelanggaran hukum atau tidak, bukan Pemerintah,” tegas Fahira.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.