Selasa, 29 September 2020

Pemuda Muhammadiyah: Perppu Ormas Lahirkan Ketidakpastian dan Kekacauan Hukum

Pemuda Muhammadiyah: Perppu Ormas Lahirkan Ketidakpastian dan Kekacauan Hukum

Foto: Perppu nomor 2 tahun 2017

Oleh: Faisal*

Jakarta, Swamedium.com — KEDUDUKAN Perppu sebagai norma subjektif. Konstitusi memberikan kewenangan subjektif pada Presiden menilai keadaan negara atau hal ihwal kegentingan yang memaksa, misalkan saja negara membutuhkan dasar dan pijakan hukum sementara UU tidak dapat dibentuk dengan segera. Atas pengertian subyektif itu Presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan Perppu.

Subyektivitas Presiden dalam menafsirkan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” menjadi dasar diterbitkannya perpu. Akan tetapi subyektifitas Presiden harus dilandasi dengan prinsip obyektifitas sebagaimana telah dirumuskan oleh MK melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.

Begitu jelas ukuran obyektif yang memiliki tiga unsur sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden menjalankan kewenangan subyektifnya, yaitu: Pertama adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kedua UU yang dibutuhkan belum ada dan terjadi kekosongan hukum, atau UU ada tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Terkait syarat obyektif pertama, Perppu tentang perubahan UU Ormas yang diterbitkan Presiden belum dapat dikualifikasikan menjadi kebutuhan mendesak.

Dari segi subtansi, terbitnya Perppu adalah bagian untuk tuntaskan masalah hukum. Dalam konteks ini pengaturan materiil terkait masalah hukum ormas sudah diatur dalam UU Ormas. Artinya instrumen hukum telah tersedia tidak tepat kemudian Pemerintah mengacaukan tatanan hukum yang sudah jelas dengan memberikan stigma situasi dan kondisi kekinian yang mendesak seolah olah belum ada dasar pengaturannya lalu kemudian terbitkan Perppu yang berujung mendelegitimasi UU ormas yang telah ada.

Dari segi waktu terbitnya Perppu untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat tidak pula harus merendahkan norma yang telah diatur dalam UU Ormas. Tahapan penyelesaian masalah hukum ormas telah diatur dengan detail dan memenuhi kapasitas cepat dalam arti merujuk tahapan dan tepat mewakili kapasitas subtansi demokrasi hukum yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.