Jumat, 25 September 2020

Kebijakan Penguasa yang Ganas, Sengsarakan Rakyat

Kebijakan Penguasa yang Ganas, Sengsarakan Rakyat

Foto: SPRI menggelar unjuk rasa menolak kenaikan TDL dan liberalisasi listrik negara. (Dipo/swamedium)

Oleh: Ghaniy Alfandi*

Jakarta, Swamedium.com — Alasan penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran maka penguasa melakukan pencabutan subsidi listrik yang dimulai awal 2017 kemudian bertahap terjadi kenaikan harga TDL (Tarif Dasar Listrik) hingga terakhir bulan juli 2017 telah terjadi kenaikan TDL sebesar 143% dari harga awal. Sehingga nilai TDL antara pengguna 900VA, 1300 VA, 2200 VA hingga 6600VA tarifnya sama yaitu Rp 1467,28. Langkah ini dijamin dalam PerMen ESDM No. 28 tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yag disediakan oleh PT. PLN (Persero).

Kenaikan tarif listrik dilakukan secara sembunyi sembunyi diantara kesunyian malam sehingga masyarakat tidak semuanya mengerti. Masyarakat mengira hanya satu kali kenaikan saja sehingga tidak menjadi masalah yang besar karena penguasa hanya sekali saja mengumumkan kenaikan TDL. Memang benar satu kali dan satu kali ini terjadi setiap 3 bulanan. Sehingga belum mencapai satu tahun sudah naik sebesar 143%.

Penguasa ingin mencoba melahirkan kebijakan yang tidak kalah ganas dengan TDL, yang terbaru dan penuh polemik pada tanggal 10 juli 2017 telah ditandatangani oleh presiden diterapkannya PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang) No. 2 tahun 2017. Perppu ini merupakan perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan. Tujuan diterbitkannya Perppu ini diharapkan dapat memberikan jaminan kebebasan berpendapat dan mangarahkan ormas agar dapat berkontribusi untuk negara.

Apabila dilihat dari proses kelahirannya ini merupakan Perppu yang premature serta penuh dengan kepentingan segolongan orang, sehingga tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. Perppu dapat dilahirkan apabila terjadi kondisi yang genting dan memaksa sehingga presiden dapat menetapkan Perppu sebagai pengganti Undang-Undang. Hal ini jelas secara subyektif terdapat pada UUD 1945 pasal 22 ayat 1.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.