Jumat, 25 September 2020

BPJS, Kemenkes Gandeng KPK Cegah Kecurangan Program JKN

BPJS, Kemenkes Gandeng KPK Cegah Kecurangan Program JKN

Foto: Direktur BPJS Fachmi Idris. (Nael Kilimanjaro/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kecurangan atau anti fraud policy dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Nantinya tim tersebut akan bersinergi dalam mengindikasikan adanya temuan-temuan baik berupa penindakan dan pencegahan dari kecurangan yang ada dalam program JKN tersebut.

“Kami meyakini segala bentuk kecurangan yang kami maksudkan baik yang disengaja maupun tidak, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang berani dan berniat ingin melakukan perbuatan kecurangan tersebut,” kata Direktur Utama BPJS Fachmi Idris, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).

“Kami melihat adanya semangat pencegahan, dan dari situlah kami berangkat membentuk tim ini serta nantinya semangat itulah yang kami tularkan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan bersama Menkes, Nila Moeloek, dan Ketua KPK, Agus Rahardjo itu, Fachmi menjelaskan, pihaknya akan membuat kerjasama berupa pedoman penanganan kecurangan, sosialisasi dan penerapan. Menurutnya, pedoman tersebut berisi analisis temuan yang didalamnya terdapat data-data hasil temuan lapangan dan pengaturan mekanisme hukum serta sanksinya.

Fachmi Idris lebih lanjut, mengatakan, tim ini terdiri atas koordinator, kelompok kerja pencegahan kecurangan, kelompok kerja deteksi kecurangan, dan kelompok kerja penyelesaian kecurangan.

“Kelompok kerja pencegahan kecurangan bertugas menyusun pedoman pencegahan kecurangan JKN yang harus dilakukan fasilitas kesehatan serta mengkoordinasikan dengan para pakar yang diperlukan untuk menyusun pedoman,” kata Fachmi.

Lebih lanjut Fachmi menjelaskan, koordinator bertugas mereview pedoman yang disusun oleh kelompok kerja, melakukan koordinasi, pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi pedoman, analisis data, dan evaluasi kinerja kelompok kerja.

Nantinya, kata Fachmi, kelompok pendeteksi kecurangan menyusun pedoman yang mencakup tata cara pertukaran data, menganalisis data yang berpotensi kecurangan serta melakukan deteksi awal. Sedangkan, lanjut dia, kelompok kerja penyelesaian kecurangan bertugas menyusun pedoman yang mencakup tingkat kecurangan, tata cara penyelesaian, dan sanksi.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.