Rabu, 28 Juli 2021

Dugaan Korupsi Ahok, KPK Dinilai Lumpuh dan Tebang Pilih

Dugaan Korupsi Ahok, KPK Dinilai Lumpuh dan Tebang Pilih

Foto: Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRRES) Marwan Batubara. (Nael Kilimanjaro/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Sejumlah tokoh dan praktisi hukum yang mengatasnamakan Aliansi Publik Anti Korupsi (APAK) telah menyampaikan laporannya yang berisi data dan fakta lewat sebuah buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok” yang disusun oleh Marwan Batubara.

Banner Iklan Swamedium

Marwan Batubara, penyusun buku tersebut, menguraikan keterlibatan terpidana kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas sejumlah kasus korupsi besar di Tanah Air.

Usai menyampaikan hasil temuan dan analisanya kepada Direktur Pengaduan Masyarakat dan Pembinaan Jaringan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah tokoh APAK menguraikan, laporan tersebut berisi ringkasan 8 poin yang hingga kini belum ada tindak lanjut dari KPK. Mereka menilai, KPK telah tebang pilih kasus dengan membiarkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok.

Baca Juga: Sejumlah Tokoh Laporkan Dugaan Korupsi Ahok ke KPK

“Kita melaporkan sejumlah kasus kasus korupsi namun khususnya kasus Ahok, Intinya bahwa KPK ini jangan sampai jika berhadapan dengan penguasa yang di belakangnya pengusaha KPK malah jadi lumpuh. Padahal sudah sangat cukup kuat buktinya untuk diproses di pengadilan,” kata Marwan Batubara kepada Swamedium.com, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (19/7) .

Marwan juga menilai, KPK telah menjadi alat kekuasaan dengan mengabaikan korupsi-korupsi besar yang diduga melibatkan mantan Gubernur DKI tersebut. Menurut dia, KPK tidak memiliki alasan lagi untuk tidak memproses laporannya, pasalnya kasus korupsi yang dilaporkannya telah memenuhi aspek berapa besar kerugian negara dan pelanggaran aturan yang berlaku.

“KPK terkesan malah mencari cari jalan untuk tidak memproses kasus korupsi ini ke pengadilan, seolah olah KPK sudah jadi alat politik dan kekuasaan. Biasanya jika berbicara korupsi ada dua hal yang dapat dikategorikan korupsi yaitu besarnya potensi kerugian negara dan adanya pelanggaran aturan. Jadi tidak ada alasan (dugaan korupsi Ahok) untuk tidak diproses (KPK),” jelas Marwan.

Marwan yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRRES) lebih lanjut mengatakan, sejumlah OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan KPK dinilai belum memuaskan harapan publik dan hanya sebagai pengalihan skandal kasus-kasus besar. Bahkan ia menyebut, OTT tersebut hanya sebagai pencitraan KPK saja.

“Kalau sudah begini terus ya dibubarkan saja KPK ini, karena mengapa kalau yang menyangkut Ahok, banyak sekali yang melindunginya, sampai sampai di luar sana banyak yang mendukung setengah mati Ahok dan terus membangun opini dan citra bahwa Ahok ini orang baik dan melanggengkan Ahok dengan berbagi macam cara padahal sudah banyak berbohong orang ini,” tegas dia.

Marwan juga menambahkan bahwa pihaknya siap untuk berhadapan dengan siapapun jika data-data hasil temuan dan analisanya yang tertuang dalam buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok” terbukti salah dan tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok.

“Kita siap untuk di-mejahijau-kan jika temuan temuan ini ternyata salah,” pungkasnya. (Jok/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita