Rabu, 30 September 2020

INDEF Sebut Redenominasi Rupiah Bukan Wewenang Menkeu

INDEF Sebut Redenominasi Rupiah Bukan Wewenang Menkeu

Foto: Direktur INDEF Enny Sri Hartati. (Iqlima/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai implementasi Redenominasi rupiah, namun hal tersebut dipertanyakan oleh INDEF, bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan Menteri Keuangan.

“Redenominasi kok yang bilang Sri Mulyani, Redenominasi ya wewenangnya BI,” kata Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, di Jakarta, Rabu (19/7).

Enny mengatakan jika memang redenominasi itu harus dilakukan saat ini, menjadi hal yang tidak sinkron jika Bank Indonesia malah mengeluarkan rupiah dengan desain yang baru, bukan malah menyusun perencanaan redenominasi tersebut.

“Kan ini domainnya BI. BI harusnya dari kemarin sudah buat perencanaan yang matang artinya kita kan jadi confused ketika kalau memang BI membuat perencanaan untuk melakukan redenominasi. Kalau mau redenominasi mestinya gak perlu dong kemarin ujug ujug mengeluarkan uang dengan pecahan baru ini kan menjadi gak sinkron,” tegas Enny.

Enny menilai Redenominasi tidak bisa dilakukan secara mendadak. Hal tersebut membutuhkan perencanaan yang matang tentu dengan tenggat waktu yang lama.

“Jadi bukan nggak tepat tapi redenominasi itu gak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi harus ada tahap-tahap yang perlu dilakukan, tahap itu harus konsisten dilakukan. Jadi misalnya BI sekarang berencana melakukan redenominasi itu ditetapkan dulu menjadi keputusan,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan sekarang merupakan saatnya memulai implementasi dan mendorong rancangan undang-undang (RUU) tentang Penetapan Harga Rupiah (redenominasi rupiah) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun ini. (Ima)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.