Senin, 21 September 2020

Nelayan Lobster Jadi Pengangguran, Korban Modus Menteri Susi

Nelayan Lobster Jadi Pengangguran, Korban Modus Menteri Susi

Foto: Aksi Front Nelayan Indonesia menuntut Menteri Susi mundur. (Forjim)

Oleh: Rusdianto Samawa*

Jakarta, Swamedium.com — Seputar Kelautan dan Perikanan kembali diterpa issue tidak sedap. Aroma menyengat pengangguran dan modus bantuan budidaya oleh KKP RI kini menjadi soroton. Permen 56 tahun 2015 tentang larangan penangkapan Lobster, Rajungan, dan Kepiting membuat nelayan kini harus menganggur.

NTB, dari sejak tahun 1960-an hingga sekarang tergolong tingkat ekonominya tidak jauh dari Provinsi sahabatnya Papua dan NTT. Namun, kurun waktu 2014 – 2015 sejak Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan ekonomi nelayan NTB di rundung petaka. Permen itu seperti BOM Horoshima Jepang yang mengjabisi seluruh piranti kehidupan disana.

Begitu juga nelayan NTB, permen 01 Tahun 2015 dan permen 56 tahun 2016 bagai benturan batu karang dan kapal yang membuat nelayan langsung nyungsep, tenggelam dan pegangguran. Sekarang ini tak lagi mampu untuk bangkit dari keterpurukan karena stigma pengangguran telah disematkan kepada nelayan. Sekarang mereka hanya mampu berkomat kamit memarahi penguasa dalam hatinya. Sambil setengah tengadah berteriak “SUSI PUDJIASTUTI MENINDAS NELAYAN LOBSTER”.

Walaupun pemerintah Provinsi NTB berupaya memberikan solusi terbaik bagi para nelayan penangkap benih lobster untuk beralih pada sektor lain. Namun, belum mampu mendorong dan membawa mereka pada jalan keluar yang mestinya mereka dapatkan sebagai hak-hak nelayan.

NTB memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil lobster terutama untuk benihnya. Dengan alasan argumentasi tidak jelas untuk kelestarian, dan sumber daya, maka KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) secara sepihak sejak 2015 tanpa bertanya sesatu apapun kepada nelayan, spekulasi menetapkan larangan penangkapan benih lobster yang ukuran 200 gram ke bawah.

Begitu juga daerah lain, tempat parah lainnya dampak permen 01 Tahun 2015 dan permen 56 tahun 2016 di daerah Lebak, Tanggerang, dan pesisir Banten. Banyak aduan yang diterima oleh Front Nelayan Indonesia (FNI) mengenai penganggurang yang diakibatkan oleh permen tersebut.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.