Kamis, 24 September 2020

Yusril: Kezaliman dan Kediktatoran Jangan Diberi Tempat

Yusril: Kezaliman dan Kediktatoran Jangan Diberi Tempat

Foto: Aksi menolak Perppu Ormas, di Monas, Jakarta, Selasa (18/7). (Dok Forjim)

Jakarta, Swamedium.com — Perjuangan menegakkan kebenaran selalu berat, panjang dan berliku. Hal itu diutarakan Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengatakan, pihaknya berencana untuk menggugat keputusan Kemenkumham ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Keputusan yang dimaksud adalah dicabutnya status Badan Hukum Ormas HTI oleh Pemerintah, pada Rabu (19/7).

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan menyerah dalam menegakkan hukum dan keadilan.

“Namun kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan, betapapun perjuangan itu berat, panjang dan berliku. Kezaliman jangan dibiarkan, kediktatoran jangan diberi tempat di negeri tercinta ini,” tuturnya melalui keterangan pers yang diterima Swamedium.com.

Yusril mengaku pihaknya tengah mempertimbangkan langkah untuk menyikapi persoalan tersebut.

“Kami kini sedang memikirkan langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, HTI telah mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang MK dan perubahannya, HTI tidak dapat lagi mengajukan permohonan ke MK. Pasalnya, HTI tidak lagi menjadi subyek seperti yang diatur dalam undang-undang tentang MK itu. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.