Minggu, 27 September 2020

HTI, Inikah Takdir Anda?

HTI, Inikah Takdir Anda?

Foto: Kuasa hukum Ustadz Abdul Somad, Kapitra Ampera, SH. (ist)

Oleh: Dr. M. KAPITRA AMPERA, SH, MH*

Jakarta, Swamedium.com — ​Hukum pada dasarnya bertujuan untuk kedamaian. Masyarakat wajib mematuhi hukum yang dibuat oleh penguasa (pemerintah), dan penguasa membuat aturan untuk kepentingan masyarakat. Kekuasaan ini harus berjalan sesuai rule-nya dan tidak boleh sewenang-wenang, sebagaimana ajaran Marsilius yang menyatakan bahwa adanya Negara adalah untuk menyelenggarakan dan mempertahankan kedamaian.

Kedamaian masyarakat terwujud dalam kesejahteraan dan keamanan. Pemerintah bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan dan terjaminnya rasa aman dan penegakan hak-hak asasi manusia, termasuk diantaranya Hak untuk berserikat dan berkumpul.

​Hitungan hari pasca penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) no. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi yang disebut-sebut menjadi “alasan” diubahnya Undang-undang Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dicabut status badan hukumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Alasan Pencabutan status badan hukum HTI ini, menurut pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM karena HTI dianggap menyimpang dari Ideologi Pancasila dan NKRI. Aktivitas HTI dinilai mengancam kedaulatan politik negara oleh karena HTI mengusung ideologi Khilafah yang bersifat transnasional memiliki Impian untuk menyatukan negara-negara Islam di Dunia.

Tindakan pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah boleh jadi merupakan hal yang benar dimata hukum. Namun, penindakan dan sanksi haruslah diberikan terhadap ormas yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, dan Pengadilan merupakan Institusi sah yang memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.