Rabu, 30 September 2020

Jual Lahan Negara, Bupati Takalar Jadi Tersangka Korupsi

Jual Lahan Negara, Bupati Takalar Jadi Tersangka Korupsi

Foto: Bupati Takalar Burhanuddin Baharudin ditetapkan Kejati Sulsel sebagai tersangka dugaan penjualan lahan negara. (ist)

Makassar, Swamedium.com — Diduga telah menjual lahan negara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akhirnya menetapkan Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin sebagai tersangka. Burhanuddin diduga telah mengeluarkan izin prinsip lahan pencadangan transmigrasi di Desa Laikang dan Punaga, Kabupaten Takalar, Sulsel.

“Berdasarkan hasil pengembangan perkara yang ditangani Pidsus Kejati Sulsel, maka BB ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel Tugas Utoto di Makassar, Kamis (20/7) seperti diberitakan Antara.

Utoto menjelaskan pihaknya mengantongi barang bukti yakni izin prinsip kepada PT Karya Insan Cirebon untuk zona industri berat tertanggal 15 Oktober 2015 di lokasi Desa Laikang dan Desa Punaga.

Lahan yang dijual Burhanuddin, lanjut Utoto, yakni seluas 150 hektare dari 3.000 hektare milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDT). Pemerintah provinsi Sulsel telah mensahkan 2.000 hektare lahan itu milik KPDT sejak 1999.

“Tersangka ini diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga menyebabkan adanya kerugian negara dalam kasus ini,” katanya. Burhan membanderol 150 hektare sebesar Rp 16 miliar.

Selain Bupati Burhanuddin yang ditetapkan menjadi tersangka perkara tersebut, penyidik juga sudah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Camat Mangarabombang berinisial NU, Kepala Desa Laikang SL dan Sekretaris Desa AS karena diduga menjual aset negara.

Modusnya, camat dan kepala desa beserta sekretarisnya membuat Sporadik dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat. Modus pemberian ke masyarakat itu agar dibeli oleh perusahaan yang bersangkutan.

Sebelumnya, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Takalar ini menyatakan lahan itu bukan milik negara. Menurut dia, total lahan yang ada di daerah tersebut mencapai 2.000 hektare dan baru 100 hektare yang telah dibebaskan. (*/d)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.