Jumat, 25 September 2020

KSHUMI: Pembubaran HTI, Kediktatoran Konstitusional

KSHUMI: Pembubaran HTI, Kediktatoran Konstitusional

Jakarta, Swamedium.com — Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Gedung di Kementerian Hukum dam HAM, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/7) kemarin.

Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu 2/2017 menjadi legal administratif bagi Kemenkumham dalam mencabut dan membubarkan badan hukum perkumpulan.

Terkait hal itu, Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) menyatakan sikapnya melalui rilis yang diterima Swamedium.com, Rabu (19/7) malam.

“Kami mengutuk keras pembubaran HTI dengan landasan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Hal ini merupakan kediktatoran konstitusional, karena pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan,” kata Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI Chandra Purna Irawan,MH.

Padahal, menurutnya, proses pengadilan itu penting untuk menjamin prinsip due process of law yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil.

Selain itu, KSHUMI juga berpendapat, keputusan Pemerintah mencabut dan membubarkan HTI dengan landasan Perppu Ormas telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Dalam pasal tersebut diatur bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

KSHUMI juga mengingatkan bahwa UUD 1945 merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.