Rabu, 30 September 2020

Pembahasan Presidential Treshold Masih Alot, Paripurna DPR Diskors

Pembahasan Presidential Treshold Masih Alot, Paripurna DPR Diskors

Foto: Pansus RUU Pemilu DPR RI. (okezone)

Jakarta, Swamedium.com — Rapat Paripurna ke-32 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 DPR yang mengagendakan pengambilan keputusan hasil Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) berjalan alot.

Rapat Paripurna yang dimulai Kamis (20/7), pukul 11.00 WIB itu menemui jalan buntu saat di pembahasan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Akibat kebuntuan itu, akhirnya pimpinan rapat melakukan skors sementara Paripurna selama dua jam.

Dalam pembacaan pandangan fraksi, ternyata hanya tiga fraksi dari partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan, Nasdem, dan Golkar yang mendukung presidential threshold 20 persen dan mendesak segera dilakukan voting.

Sementara Fraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat mengusulkan presidential treshold ditiadakan atau nol persen. Ketiga fraksi ini tetap mengusulkan dilakukan lobi dahulu sebelum dilakukan voting, dengan catatan, persentase dalam presidential treshold tetap nol persen.

Baca Juga: Paripurna Akan Sahkan RUU Pemilu, Begini Kekuatan Fraksi-fraksi DPR

Kemudian untuk Fraksi PAN, PKB, PPP dan Hanura mengusulkan solusi tengah presidential treshold. Mereka pun mengusulkan dilakukan lobi dan musyawarah, dan jika tetap tak menghasilkan titik temu kemudian diambil langkah voting dengan cara tertutup.

Dari lima isu krusial RUU Pemilu telah disepakati empat isu krusial oleh kesepuluh fraksi yakni, parliamentary threshold disepakati empat persen, sistem pemilu terbuka, alokasi 3-10 kursi per dapil, dan konversi suara quota hare.

Sedangkan isu yang sangat krusial, presidential threshold hanya tinggal menyisakan tiga opsi yakni presidential treshold 20 persen yang diusulkan oleh PDI Perjuangan, Golkar dan NasDem, presidential treshold nol persen yang diusung oleh Gerindra, PKS dan Demokrat, dan opsi solusi tengah antara nol dengan 20 persen yang diusung oleh PAN, PKB, PPP, dan Hanura.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.