Senin, 16 Mei 2022

Agar Redenominasi Sukses, Pemerintah Perlu Meniru Turki

Agar Redenominasi Sukses, Pemerintah Perlu Meniru Turki

Oleh: Maida Swamedium

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com – Dalam sepekan terakhir, masyarakat kembali heboh soal rencana penyederhanaan mata uang rupiah atau redenominasi yang kembali mencuat setelah ada dukungan dari DPR untuk memasukkannya sebagai salah satu program legislasi nasional (proglenas) 2017.

Meski redenominasi baik untuk meningkatkan kredibilitas rupiah terhadap mata uang lainnya, namun kondisi perekenomian yang saat ini dinilai banyak kalangan sedang lesu memunculkan persepsi bermacam-macam dari masyarakat.

Muncul pro dan kontra, apakah wacana redenominasi yang sudah digulirkan oleh Darmin Nasution di tahun 2014-2015 (saat itu Gubernur BI) perlu dilakukan saat ini atau ditunda disebabkan kondisi perekonomian sedang lesu.

Sebagian masyarakat juga mengkhawatirkan redenominasi ini sama dengan kebijakan sanering di era Presiden Soekarno. Ada juga yang mencurigai ini sekedar pengalihan isu atas ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi saat ini.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM)Tony Prasetiantono seperti dirilis kumparan.com mengatakan ada banyak faktor yang harus diperhatikan pemerintah sebelum meredenominasi rupiah. Yang pertama adalah menyangkut kondisi ekonomi saat ini. Faktor lainnya adalah inflasi dan cadangan devisa yang dimiliki Indonesia.

Artinya, redenominasi bukan hanya persoalan memotong tiga digit nol pada uang rupiah tetapi lebih dari itu.

“Ya (redenominasi) memang akan membuat kredibilitas rupiah naik karena memotong 3 angka dari Rp 13.000 per dolar bisa jadi Rp 13. Tapi rupiah juga harus dijaga daya saingnya. Karena kalau terlalu kuat, nanti jatuhnya produk kita jadi mahal di pasar internasional,” kata Tony.

Sepakat dengan Tony, redenominasi ini juga membutuhkan dukungan masyarakat, sehingga kebijakan ini perlu disosialisasikan ke masyarakat terlebih dahulu, mengingat masyarakat punya pengalaman traumatis soal kebijakan pemotongan uang/sanering.

Sebenarnya, redenominasi berbeda dengan sanering. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa redenominasi adalah penyederhanaan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan yang lebih kecil dengan cara mengurangi digit tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Digit yang dikurangi biasanya adalah angka nol di belakang. Prosedur ini dapat disebut sebagai penghilangan nol.

Sebagai contoh, pemerintah melakukan redonominasi rupiah dengan menghapus tiga nol di belakang sehingga nilai uang pecahan Rp 1.000 menjadi Rp 1. Hal yang sama juga dilakukan pada harga-harga barang dan jasa sehingga tidak terjadi perubahan pada daya beli masyarakat. Ini hanya penyederhanaan digit agar memudahkan pencatatan keuangan di setiap transaksi.

Sedangkan Sanering adalah kebijakan dengan pemotongan nilai uang tanpa memotong harga-harga barang dan jasa. Misal harga satu mangkuk bakso adalah Rp 20.000, jika pemerintah tiba-tiba memberlakukan kebijakan sanering dimana Rp 1000 menjadi Rp 1, maka nilai uang pecahan Rp 20.000 kita tersebut akan menjadi Rp 20 saja, sehingga kita tidak bisa lagi membeli satu mangkuk bakso. Sanering akan mengurangi daya beli masyarakat.

Dari segi tujuan, redenominasi juga berbeda dengan Sanering. Tujuan sanering adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar demi menangani laju inflasi. Sedangkan tujuan redenominasi adalah efisiensi dalam traksaksi. Denominasi rupiah terbesar saat ini adalah Rp 100.000 yang merupakan denominasi terbesar kedua di dunia setelah mata uang Dong Vietnam dengan denominasi 500.000.

Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua di ASEAN bahkan dunia sebagai negara dengan nilai denominasi terbesar. Perhatikan tabel berikut :

Tabel Denominasi Terbesar Mata Uang ASEAN
Peringkat Negara Mata Uang Denominasi Terbesar
1 Vietnam Dong 500.000
2 Indonesia Rupiah 100.000
3 Laos Kip 50.000
4 Kamboja Riel 20.000
5. Brunei Dollar 10.000
6 Singapura Dollar 10.000
7 Myanmar Kyat 5.000
8 Filipina Peso 1.000
9 Thailand Bath 1.000
10 Malaysia Ringgit 100

Belajar dari Turki

Dalam soal redenominasi ini, Indonesia perlu belajar dari Turki yang pernah melakukan redenominasi. Turki telah terbukti berhasil melakukan redenominasi mata uangnya dan membutuhkan waktu hingga tujuh tahun. Dimulai sejak tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2012.

Turki meredenominasi mata uang secara bertahap dengan memperhatikan stabilitas perekonomian dalam negerinya. semua uang lama Turki yang diberi kode TL dikonversi menjadi Lira baru dengan kode YTL dimana Y bermakna yeni atau baru. Kurs konversi adalah 1 YTL untuk 1.000.000 TL.

Pada tahap awal, mata uang TL dan YTL beredar secara simultan selama setahun. Kemudian mata uang lama ditarik secara bertahap digantikan dengan YTL. Pada tahap selanjutnya, sebutan “Yeni” pada uang baru dihilangkan sehingga mata uang YTL kembali menjadi TL dengan nilai redenominasi.

Selama tahap redenominasi, keadaan perekonomian tetap terjaga. Inflasi Turki pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 juga tetap stabil dikisaran 8-9%. Pelaksanaan redenominasi tidak dapat dilaksanakan sekaligus pada satu waktu, namun memerlukan masa transisi/tahapan yang dimulai dengan pemberlakuan dua jenis mata uang dan pencantuman dua harga dalam dua nilai transaksi (mata uang lama dan mata uang sementara).

Kemudian, diikuti dengan penarikan mata uang lama dan pemberlakuan mata uang sementara. Dilanjutkan dengan penarikan mata uang sementara dan pemberlakuan sepenuhnya mata uang yang baru.Bila tahapan ini dijalankan, kemungkinan besar redenominasi bakal sukses untuk meningkatkan kredibilitas rupiah. (maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita