Selasa, 29 September 2020

Dinilai Inkonstitusional, Gerindra akan Gugat UU Pemilu ke MK

Dinilai Inkonstitusional, Gerindra akan Gugat UU Pemilu ke MK

Foto: Wakil Ketua umum Gerindra Fadli Zon (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Partai Gerindra akan menggugat syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Pemilu (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, PT itu dinilai inkonstitusional.

“Tentu saya kira langkah langkah hukum selanjutnya akan ditempuh, termasuk melakukan uji materi RUU ini di MK,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).

Hal itu perlu dilakukan, karena menurut Fadli, mengacu pada keputusan MK yang memutuskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden digelar serentak mulai tahun 2019 mendatang.

“Sehingga tidak ada presidential threshold,” kata Fadli.

Seperti diketahui, pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu berakhir pada Jumat (21/7/2017) dini hari. Opsi A terkait lima isu krusial RUU Pemilu disahkan secara aklamasi dalam paripurna tersebut.

Adapun paket A adalah ambang batas presiden 20-25 persen, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, sistem Pemilu terbuka, alokasi kursi per daerah pemilihan : 3-10 dan metode konversi suara sainte lague murni.

Rapat paripurna itu diwarnai aksi walkout oleh empat fraksi di DPR antara lain, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PAN. Mereka memutuskan walk out karena tidak ingin mengikuti voting terhadap opsi paket lima isu krusial RUU Pemilu. Mereka ingin ambang batas pencalonan presiden 0 persen alias dihapuskan dalam RUU Pemilu. (*/ls)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.