Jumat, 25 September 2020

Yusril Berencana Gugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

Yusril Berencana Gugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

Foto: Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Disahkannya Undang-Undang (UU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) oleh DPR terus menuai protes berbagai pihak. Ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20%-25% dalam UU tersebut yang paling banyak menuai protes publik.

Reaksi cukup keras pun datang dari Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra. Dia berencana menggugat UU Pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/7).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan, perjuangan lewat jalur politik oleh partai-partai yang menolak keberadaan presidential threshold telah selesai. Kini, lanjut Yusril, saatnya berjuang melalui jalur hukum.

“Kini menjadi tugas saya untuk menyusun argumen konstitusional untuk menunjukkan bahwa keberadaan presidential threshold dalam pemilu serentak adalah bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) jo Pasal 22E Ayat (3) UUD 45,” tegasnya.

Lebih lanjut Yusril menegaskan, pasal 6A Ayat (2) mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

“Pemilihan umum yang mana yang pesertanya partai politik? Jawabannya ada pada Pasal 22E Ayat 3 UUD 45 yang mengatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD,” tukasnya.

Oleh karena itu, kata Yusril, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu itu harus dilakukan sebelum Pemilu DPR dan DPRD. Baik Pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak. Menurutnya, presidential threshold seharusnya tidak ada dan tidak bisa diterapkan.

“Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPRnya belum diketahui bagi masing-masing partai,” jelas Yusril.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.